Advertisement
Viral Baju Adat China di Uang Baru Rp75.000, Begini Penjelasan BI
Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Bank Indonesia meluncurkan uang pecahan Rp75.000 bertepatan dengan HUT ke-75 Kemerdekaan RI, BI menegaskan bahwa gambar 9 baju adat pada Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI, merupakan baju adat dari sejumlah provinsi di Indonesia. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab komentar para netizen yang viral di media sosial terkait adanya baju adat dari China di uang baru pecahan Rp75.000 tersebut.
Kepala Departemen Pengelolaan Uang Marlison Hakim menjelaskan uang baru tersebut menampilkan pakaian adat dari 9 daerah yang belum pernah ada pada penerbitan uang sebelumnya. Secara rinci, dari wilayah Indonesia bagian barat, pakaian adat itu berasal dari Nangroe Aceh Darussalam, Riau, dan Jawa Tengah.
Baca juga: Uang Baru Rp75.000 Alat Transaksi Apa Koleksi? Ini Penjelasan BI
Advertisement
Sementara dari wilayah Indonesia tengah ada Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Sedangkan, dari wilayah Indonesia timur ada Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
"Untuk menggambarkan pakaian adat itu, kita menampilkan anak-anak asli dari daerah itu. Sehingga yang ingin kita tampilkan adalah keanekaragaman dari sisi penduduk dan budaya melalui pakaian adat itu," katanya, Selasa (18/8/2020).
Marlison mengatakan pemilihan pakaian daerah itu juga berdasarkan koordinasi, group discussion, dan verifikasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga unit pelaksana teknis adat di daerah masing-masing.
Baca juga:Bangga Indonesia, 7 Musisi Tanah Air Ini Bawakan Lagu Bertema Nasionalisme
Terkait viral baju adat China, Marlison mengatakan pakaian adat yang dimaksud merupakan baju adat suku Tidung dari Kalimantan Utara. Dia menegaskan semua pakaian adat yang ditampilkan telah melalui proses diskusi dan verfikasi termasuk dengan sejarawan.
"Kita verifikasi dengan pemerintah daerah setempat, Dinas Pendidikan, dan Unit Pelakasana Teknis Adat Suku Tidung dari Kalimantan Utara. Jadi bukan dari Tiongkok. Ini asli dari Indonesia!" katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Road to Hakordia, Stan Inspektorat DIY Hadir di Jogja Ekraf Week 2024
Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
Prabowo Raih Komitmen Investasi 8,5 Miliar Dolar AS dari Lawatannya ke Inggris
Advertisement
Sah! Maya Watono Jabat Direktur Utama Holding BUMN InJourney, Berikut Profilnya
Harga Bitcoin Pecah Rekor, Investor Diminta Berhati-hati Titipkan Dana Investasinya
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Capai 4,7 hingga 4,9 Persen di 2025
OJK: KUR Tidak Termasuk Utang Macet yang Bisa Dihapus
Menko Bidang Pangan Sebut Ada Rencana Setop Impor Beras Tahun Depan
Advertisement
Mengenal Galeri 24, Anak Perusahaan Pegadaian untuk Investasi Emas
Menyambut Masa Depan Cerah Emas dan Pangan pada 2025
Advertisement
PPN Jadi 12% Tahun Depan, Harga Barang Elektronik Juga Bakal Ikut Naik
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Jogja Berpatroli Cegah Praktik Politik Uang
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- OJK: KUR Tidak Termasuk Utang Macet yang Bisa Dihapus
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Capai 4,7 hingga 4,9 Persen di 2025
- Harga Bitcoin Pecah Rekor, Investor Diminta Berhati-hati Titipkan Dana Investasinya
- Sah! Maya Watono Jabat Direktur Utama Holding BUMN InJourney, Berikut Profilnya
- Prabowo Raih Komitmen Investasi 8,5 Miliar Dolar AS dari Lawatannya ke Inggris
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Bea Cukai DIY Sebut Hampir Semua Stakeholder Sepakti Penerapan Cukai Minuman Berpemanis
Advertisement
Advertisement
