Advertisement
NFT Disebut sebagai Ladang Baru Pencucian Uang, Bareskrim Turun Tangan
Ilustrasi NFT - istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mulai mendalami transaksi via non fungible token (NFT).
Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wishnu Hermawan mengatakan polisi menelusuri potensi adanya tindak pidana pencucian lewat NFT.
Advertisement
"Saya dalami ya," kata Whisnu saat dihubungi JIBI, Rabu (5/1/2022).
Dalam beberapa studi, NFT disebut rentan dipakai untuk pencucian uang. Royal United Services bahkan menyebut NFT sebagai ladang baru pencucian uang.
Apalagi selain sebagai platform baru, NFT sejauh ini belum mampu dideteksi oleh otoritas keamanan baik itu polisi, lembaga intelijen keuangan dan otoritas pajak.
Kelemahan regulasi dan instrumen untuk pengawasan dari pemerintah akan menjadi celah bagi investor nakal maupun pelaku kejahatan untuk menghindari pajak.
NFT) merupakan aset digital yang telah menarik minat investasi masyarakat Indonesia dalam hal mata uang kripto. NFT digunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto.
Barang yang dapat dibeli meliputi beragam media, mulai dari karya seni, klip video, musik, dan sebagainya. Selain itu, NFT juga umumnya muncul dalam format digital, seperti Joint Photographic Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG), Graphics Interchange Format (GIF), dan lainnya.
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa aset digital NFT harus masuk dalam Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan pemiliknya.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyuluhan,Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor pada Selasa (4/1/2022). Menurutnya, NFT berkembang pesat di berbagai lapisan dunia, termasuk Indonesia sehingga menjadi aset berharga bagi para pemiliknya.
Dia menyebutkan belum terdapat aturan spesifik mengenai aset digital seperti NFT. Namun, Neil menegaskan NFT harus masuk dalam pelaporan wajib pajak di SPT Tahunannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gelar HMC 2025, AHM Gali Bakat Ribuan Modifikator Tanah Air
Pakar UGM: Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Bisa Menimbulkan Kemiskinan Baru
Quietcation: Liburan Tenang dan Menyembuhkan yang Sedang Trend di Jogja
Advertisement
Pekerja yang Belum Dapat BSU Diminta Bersabar
Advertisement
Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
Advertisement
Berita Pilihan
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
Advertisement
Polsek Sewon Tangkap Dua Penipu Modus COD di Rumah Kontrakan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Tenaga Kerja Sebut Saat Ini Satu Juta Sarjana Jadi Pengangguran
- Astra Motor Yogyakarta Support MUKERNAS XIII Supra Indonesia di Banyumas
- Beragam Produk Emas di Galeri 24 Pegadaian Hari Ini Turun hingga Rp15.000 per Gram
- Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
- Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
- Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
- Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Advertisement
Advertisement
