Pelajar Gunungkidul Didorong Melek Politik dan Pahami Etika Demokrasi
Pelajar Gunungkidul didorong melek politik, memahami etika demokrasi, serta menggunakan hak pilih secara bijak sebagai pemilih pemula.
Petugas PLN memasnag tiang listrik. /Istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—PT PLN (Persero) optimis Rasio Elektrifikasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera mencapai 100%. Hingga akhir Desember 2022, tercatat rasio elektrifikasi di DIY meningkat menjadi 99,44 persen dari tahun 2021 sebesar 88,99%. Rasio ini dihitung dari data total jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN di DIY.
A.B. Wahyu Jatmiko, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan Rasio Elektrifikasi sebesar 100% ini, PLN telah merencanakan pembangunan jaringan listrik pedesaan (lisdes) untuk melayani 18 lokasi ditahun 2023 dilanjutkan dengan 53 lokasi di tahun 2024.
Untuk menghadapi tantangan medan dan akses dalam pembangunan listrik pedesaan melalui program lisdes, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & Yogyakarta telah menggunakan aplikasi Geographic Information System (GIS). Hal ini disampaikan Jatmiko pada acara Selebrasi Keberhasilan Pencapaian Rasio Eletrifikasi Provinsi D.I. Yogyakarta pada Rabu (7/6) di Kantor PLN UID Jawa Tengah dan DIY.
“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi ini sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan terang 24 jam. Walaupun kami harus melalui medan yang berat dan terjal di perbukitan untuk membangun jaringan kelistrikan seperti tiang beton besar, namun kami lalui semua itu supaya masyarakat dapat menikmati listrik." ungkap Jatmiko.
Ditambahkan Jatmiko, sepanjang tahun 2023 pembangunan jaringan listrik pedesaan diproyeksikan mencapai 2,13 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan 8,88 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Dilanjutkan pada ditahun 2024 dengan pembangunan jaringan listrik sepanjang 1,49 kms Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan 16,83 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
Selain program listrik pedesaan, PLN juga telah merealisasikan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 827 pelanggan ditahun 2022 dan direncanakan sebanyak 2000 pelanggan ditahun 2023.
Anna Rina Herbranti, Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan apresiasi kepada PLN atas kerjasama dan komitmen dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat khususnya di DIY.
“Kami mengapresiasi atas dukungan PLN dalam upaya Pemda DIY untuk meningkatkan capaian Rasio Elektrifikasi. Sesuai dengan program strategis pemerintah pusat, Rasio Elektrifikasi menjadi target sasaran yang harus dapat diselesaikan pada tahun 2024. Untuk itu sinergi antara pemerintah pusat, pemda DIY dan PLN menjadi hal mendasar yang harus diciptakan guna mencapai target penyelesaian tersebut.” jelas Anna.
Anna menambahkan dengan merujuk pada data yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rasio Elektrifikasi DIY mencapai 99,99%. Data tersebut meliputi rumah tangga dengan akses listrik mandiri/ non PLN sebanyak 7.151 rumah tangga sehingga pencapaian Rasio Elektrifikasi PLN hanya 99,44%.
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & Yogyakarta hingga Mei 2023 telah melayani sebanyak total sebanyak 1.435.430 pelanggan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memudahkan pelayanan, terdapat 1 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Yogyakarta dan 7 Unit Layanan Pelanggan (ULP), meliputi ULP Jogja Kota, ULP Sleman, ULP Kalasan, ULP Wates, ULP Bantul, ULP Sedayu dan ULP Wonosari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pelajar Gunungkidul didorong melek politik, memahami etika demokrasi, serta menggunakan hak pilih secara bijak sebagai pemilih pemula.
Adhi Karya meminta maaf atas 2.400 unit LRT City yang belum diserahterimakan. Audit investigasi dan opsi refund disiapkan.
Digitalisasi pasar Bantul meluas. Hampir seluruh dari 10.370 pedagang di 33 pasar telah menggunakan QRIS sebagai alternatif pembayaran.
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
BPOM menyebut sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia berpotensi menjadi produk kesehatan berbasis alam dan perlu hilirisasi riset.
KPK menahan Fahd Arafiq, bos Summarecon, hingga sejumlah pejabat ATR/BPN dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor.