Advertisement
OJK Cabut Izin Usaha Emas Persada Finance
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1 - 2020). Bisnis / Abdullah Azzam
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Emas Persada Finance berdasarkan nomor keputusan KEP-12/D.06/2023 pada 19 September 2023. Pencabutan izin tersebut berkenaan dengan penggabungan usaha PT Emas Persada Finance ke dalam PT Globalindo Multi Finance.
“Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha PT Emas Persada Finance,” tulis OJK dalam keterangan dikutip, Senin (9/10/2023).
Advertisement
Adapun pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak 20 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta penggabungan Nomor 10 pada 15 Juni 2023, dibuat di hadapan Shafina Kalia, yang merupakan notaris di Kota Tangerang Selatan.
BACA JUGA: OJK Edukasi Pentingnya Governansi Sektor Jasa Keuangan
Penggabungan dua perusahaan tersebut telah memperoleh bukti pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03- 0080423 pada 20 Juni 2023 dan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0034793.AH.01.02.TAHUN 2023 pada 20 Juni 2023.
PT Globalindo Multi Finance selaku pihak yang menerima penggabungan nantinya bertanggung jawab atas seluruh pengalihan seluruh kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, kewajiban, serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Emas Persada Finance sebagai akibat dari penggabungan dimaksud.
Adapun rencana penggabungan PT Emas Persada Finance dan PT Globalindo Multi Finance sudah diumumkan sejak April 2022.
Penggabungan kedua perusahaan diharapkan dapat memenuhi peraturan dan ketentuan OJK. Serta memperkuat permodalan yang diperlukan untuk pengembangan bisnis permbiayaan dimasa yang akan datang.
Selain itu menciptakan sinergi usaha yang kuat dengan meningkatnya penetrasi pasar dan efisiensi kegiatan operasional serta administratif.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen Bagi Negara BRICS, Apindo DIY: Ekonomi Akan Melambat
Gelar HMC 2025, AHM Gali Bakat Ribuan Modifikator Tanah Air
Pakar UGM: Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Bisa Menimbulkan Kemiskinan Baru
Quietcation: Liburan Tenang dan Menyembuhkan yang Sedang Trend di Jogja
Advertisement
Pekerja yang Belum Dapat BSU Diminta Bersabar
Advertisement
Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
Advertisement
Berita Pilihan
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Tenaga Kerja Sebut Saat Ini Satu Juta Sarjana Jadi Pengangguran
- Astra Motor Yogyakarta Support MUKERNAS XIII Supra Indonesia di Banyumas
- Beragam Produk Emas di Galeri 24 Pegadaian Hari Ini Turun hingga Rp15.000 per Gram
- Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
- Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
- Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
- Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Advertisement
Advertisement
