Uluran Kehangatan GAIA Cosmo untuk Korban Bencana di NTT
GAIA Cosmo Hotel Yogyakarta berharap aksi solidaritas tersebut dapat menginspirasi lebih banyak pihak, baik dari sektor swasta maupun masyarakat luas
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana (kiri) dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/11/2023)./Istimewa
SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan program operasi pasar dan gerakan pasar murah di wilayahnya. Hal itu dilakukan untuk menekan inflasi yang pada Oktober 2023 angkanya mencapai 2,81%.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana telah menginstruksikan kepada satgas pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kedua program tersebut. Khususnya di daerah-daerah yang inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) masih tinggi.
"Kami akan terus melakukan langkah-langkah guna menurunkan kembali inflasi ini. Walaupun posisi kita masih aman dan berada di tengah-tengah dibandingkan provinsi lain," kata Nana seusai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara daring di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/11/2023).
Upaya tersebut di antaranya dengan meningkatkan operasi pasar dan gerakan pasar murah. Terkait dengan hal ini, Pemprov Jateng terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Bulog dan Kementerian terkait.
"Kami terus berkoordinasi dengan Bulog, kemudian kementerian lain dan Satgas Pangan. Kegiatan-kegiatan operasi pasar dalam bentuk gerakan pasar murah terus kami tingkatkan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Nana juga menginstruksikan kepada Satgas Pangan daerah dan kepolisian untuk lebih intens memantau harga pasar. Khususnya harga kebutuhan pokok atau volatile food yang berpotensi menyumbang inflasi.
Lewat pantauan itu, pemerintah juga bisa langsung mengindentifikasi penyebab kanaikkan harga tersebut, bisa jadi karena distribusinya atau memang sudah kekurangan pangan. “Kami juga akan cari solusi untuk menstabilkan kembali harga-harga pangan yang ada di masyarakat ini," kata Nana.
Dengan begitu, pemerintah bisa langsung segara dilakukan tindakan cepat apabila terjadi gejolak harga.
Diketahui, setidaknya ada lima komoditas yang mengalami gejolak harga. Di antaranya beras medium, beras premium, cabai rawit, cabai merah, dan gula. Lima komoditas itu menjadi fokus dalam operasi pasar yang akan dilakukan mulai tengah pekan ini.
Di samping itu, juga akan dilakukan pantauan dan evaluasi beberapa daerah dengan IPH tinggi. Saat ini ada empat daerah dengan IPH tinggi yang menjadi perhatian khusus Pj Gubernur Jawa Tengah, yakni Cilacap, Kebumen, Blora, dan Kita Tegal. “Empat ini yang akan kami lakukan evaluasi dan kami juga akan lakukan langkah-langkah intervensi supaya harga-harga itu segera normal atau stabil kembali," kata Nana.
BACA JUGA: Inflasi DIY Oktober 2023 3,44%, Biaya Pendidikan dan Beras Jadi Pemicu Utama
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan setiap kepala daerah harus serius untuk mengendalikan harga bahan pokok. Pemantauan soal harga harus dilakukan secara rutin dan konsisten.
"Satgas pengendalian inflasi cek pasar tiap hari. Sebab setiap daerah tidak sama, [gejolak] komoditas juga tidak sama. Cek penyebabnya. Kalau suplai kurang, bagaimana bisa mendapatkan suplai, kalau distribusi kurang berarti logistik yang macet," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
GAIA Cosmo Hotel Yogyakarta berharap aksi solidaritas tersebut dapat menginspirasi lebih banyak pihak, baik dari sektor swasta maupun masyarakat luas
Iran menyiapkan strategi menghadapi sanksi ekonomi AS. Di sisi lain, Marco Rubio menyebut AS tak berencana melancarkan serangan baru.
Kompolnas mendukung Polri mengusut tuntas karhutla dan meminta penegakan hukum menyasar individu maupun perusahaan yang bertanggung jawab.
Dispar DIY menyiapkan lima strategi menghadapi low season September-November 2026, mulai dari event hingga paket wisata terpadu.
Polri mengingatkan warga tidak mudah terprovokasi konten lama di media sosial. Cek sumber, waktu, lokasi, dan konteks sebelum percaya.
Menteri PPN Rachmat Pambudy mendorong blockchain digunakan untuk efisiensi, transparansi, dan pembangunan digital Indonesia.