OPINI: Bayi yang Tidak Diinginkan: Ujian Etika dan Kemanusiaan Kita
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Pajak - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan masyarakat segera mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak Periode 2023. Menkeu mewanti-wanti agar tidak saling mengintip saat pengisian.
Hal ini diutarakannya saat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju lainnya melaksanakan pengisian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan periode 2023 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/3/2024).
“Siang ini saya bersama Presiden @jokowi, Wakil Presiden @kyai_marufamin, beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju melaporkan SPT Tahunan di Istana Negara,” ujar Menkeu Sri Mulyani, dikutip Bisnis melalui unggahan akun Instagram miliknya @smindrawati, Sabtu (23/3/2024).
Sri Mulyani mengatakan walaupun pengisian laporan SPT Tahunan tersebut dilakukan secara bersama-sama, namun tidak diperbolehkan untuk saling mengintip seperti sedang mengerjakan ujian di kelas.
“Dikerjakan bersama-sama, tapi tidak boleh saling intip. Seperti sedang ujian di kelas,” ujar Sri Mulyani.
BACA JUGA: Mengenal Teh Ooloong dan Manfaatnya untuk Tubuh
Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak karena ikut membantu dengan memberikan arahan dalam mengisi laporan SPT Tahunan tersebut.
Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan pengisian laporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut dapat mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban pajakkarena pajak adalah tiangnya dari pembangunan di Indonesia.
“Terus mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan, karena pajak adalah tiang utama dari pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Hingga Kamis (21/3/2024) laporan SPT Tahunan Orang Pribadi telah tercatat sebanyak 9.601.041 orang atau mengalami peningkatan sebesar 7,7% dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.914.061 orang.
“[Pelaporan melalui] e-Filling tadi 9,6 juta orang itu 7.792.609 menyampaikan tahun lalu dalam bentuk e-Filling. Tahun ini naik jadi 8.409.804 yang sampaikan melalui e-Filling. Kalau yang e-form 885.914 tahun ini, tahun lalu 860.430 dan yang melakukan e-SPT 10 orang,” ujar Sri Mulyani ketika memberikan laporan di Istana Negara pada Jumat (22/3/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengajak seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas Rp54 juta per tahun atau Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk segera mengisi laporan SPT Tahun 2023 secara tepat waktu sebelum batas akhir pengisian yang telah ditentukan, yakni 31 Maret 2024.
“Masyarakat diimbau dan diingatkan kembali untuk bisa menyerahkan SPT-nya secara tepat waktu. Kalau ada berbagai pertanyaan, Direktorat Jenderal Pajak akan terbuka untuk bisa membantu bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban penyerahan SPT. Ini masih ada sembilan hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik, jadi tidak perlu harus pergi ke kantor pajak,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi Kemenkeu, dikutip Bisnis pada Sabtu (23/3/2024). (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
IHSG hari ini ditutup amblas 3,54% ke level 6.094,94. Investor panik merespons rencana aturan eksportir tunggal BUMN di bawah PT Danantara.
Kurs rupiah hari ini ditutup melemah ke Rp17.667 per dolar AS imbas sinyal kenaikan suku bunga The Fed dan penutupan Selat Hormuz akibat perang.
Polres Temanggung tangkap penimbun Pertalite berinisial SS di Parakan. Pelaku modifikasi tangki Hyundai Atos dan gunakan banyak barcode palsu.
Penjualan hewan kurban di Bantul jelang Iduladha tidak merata, sebagian naik tajam, sebagian turun meski harga meningkat.
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 86,72 atau mengalami peningakatan 0,88 dibandingkan tahun sebelumnya.