Luhut Usulkan Unsur Kerugian Negara dalam UU Tipikor Dikaji Ulang, Ini Respons KPK
Luhut mengusulkan penyesuaian definisi korupsi merujuk UNCAC. KPK menolak penghapusan total unsur kerugian negara dan membuka opsi delik pemberatan.
Ilustrasi bank. Freepik
Harianjogja.com, PADANG—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperketat pengawasan terhadap rekening perbankan yang diduga terindikasi praktik judi online atau dalam jaringan (daring).
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Agusman mengatakan OJK akan terus meningkatkan pengawasan rekening perbankan terkait judi online. "Ini kami lakukan dengan baik sesuai ekspektasi masyarakat," kata Agusman di Padang, Sumatera Barat, Jumat (21/6/2024).
BACA JUGA: 12 Tanah Wakaf Dari Masjid Hingga Pondok Pesantren di Sleman Terdampak Tol Jogja-Solo
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) ini mengatakan pengetatan pengawasan tersebut di antaranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang masuk ke lembaga itu terkait dugaan judi daring.
Secara umum, Agusman menegaskan OJK terus berkomitmen mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam memberantas praktik judi daring yang menggunakan rekening perbankan.
"OJK memastikan upaya pemberantasan judi online. Semua upaya ini terkoordinasi di pusat melalui satuan tugasnya," ujar dia.
OJK juga meminta perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas judi daring yang kian marak, di mana salah satu upayanya dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan judi daring merupakan salah satu aktivitas yang banyak diadukan masyarakat kepada OJK. Maraknya judi daring juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut data OJK, terdapat sekitar 5.000 rekening yang diblokir karena teridentifikasi digunakan terkait kegiatan judi daring. OJK berharap industri jasa keuangan terus berupaya membantu pemberantasan judi daring.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Luhut mengusulkan penyesuaian definisi korupsi merujuk UNCAC. KPK menolak penghapusan total unsur kerugian negara dan membuka opsi delik pemberatan.
Karang Taruna Kulonprogo mendorong pemberdayaan pemuda hingga tingkat RT/RW melalui pelatihan, akses usaha, pendampingan UMKM, dan kolaborasi pemerintah.
Agrinas Palma Nusantara menggandeng Smart Batik Indonesia di Sleman untuk mengembangkan batik berbahan turunan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah menyiapkan insentif 2027 berupa magang nasional 150.000 peserta, pelatihan vokasi, PPh DTP pekerja, dan fasilitas perumahan.
DPRD Bantul bersama Disdikpora dan BKPSDM mengkaji ulang penempatan guru. Pendataan kebutuhan tenaga pendidik direncanakan mulai tahun depan.
Bahlil Lahadalia mengkaji penambahan kuota Pertalite pada akhir Oktober 2026 menyusul lonjakan konsumsi akibat peralihan dari BBM nonsubsidi.