Advertisement
Pembatasan BBM Bersubsidi Masih Belum Disepakati
![Pembatasan BBM Bersubsidi Masih Belum Disepakati](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182813/pertamina-memo.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, BATANG—Kabar pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan diterapkan 17 Agustus 2024 masih belum final.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan rencana kebijakan pembatasan BBM itu belum mencapai kesepakatan dan masih perlu pembahasan lebih mendalam.
Advertisement
"Enggak, itu masih kita bahas. Belum [akan dibatasi]," kata Arifin saat ditemui di KITB, Jawa Tengah, Sabtu (27/7/2024).
Bahkan, Arifin juga memberikan sinyal pembatasan BBM bersubsidi berpotensi tak dilakukan tahun ini. Dia membenarkan rencana pembatasan tersebut akan diundur kembali.
Untuk diketahui, kebijakan pembatasan ini juga masih menantikan revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.
Hal tersebut tertuang pada draft revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Gim Online Kini Jadi Sarang Situs Judi Online, Anak-Anak Jadi Sasaran
“Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri [ESDM] sudah selesai, di Kemenko [sudah], sekarang lagi Bapak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Dadan mengatakan, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.
Berdasarkan catatan Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, pemerintah juga dikabarkan tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut, setelah pembahasan substansi rampung.
"Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Rabu (10/7/2024).
Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur. Pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna solar yang berhak atas subsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Aksi Puluhan Petani Adu Cepat Lomba Balap Traktor di Kebonarum Klaten
- Pulang dari Masjid, Warga Lansia Selo Boyolali Dapati Rumahnya Ludes Terbakar
- Berkat Pemberdayaan BRI, UMKM Ini Optimalkan Produk Bambu hingga Mancanegara
- Kelola Sistem Transportasi dengan Baik, Pemkot Solo Raih Penghargaan WTN 2024
Berita Pilihan
- Penghasilan Makin Tipis, Daya Beli Kelas Menengah di Indonesia Turun, APPBI: Lebih Suka Barang Murah
- Dirut Pertamina Nicke Widyawati Cek Ketersediaan Elpiji 3 Kg di Surakarta
- Johann Rupert Jadi Orang Terkaya di Afrika, Berikut Profilnya
- Harga Emas Antam Hari Ini (1/9) Stagnan, Termurah Rp750.500
- Bencana Kekeringan, Ini Langkah untuk Mengurangi Dampaknya Menurut Pakar dari UMY
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/09/08/1187481/img-20240908-wa0025.jpg)
Ratusan Orang Ikuti Event Lari Demi Bantu Penyintas Kanker
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ini Kata Pendiri Telegram Pavel Durov Soal Penangkapannya di Prancis
- Penyelenggara Pinjol Diminta Mitigasi Risiko untuk Berantas Judi Online
- Novotel Suites Malioboro Terus Mendukung Program Ramah Lingkungan
- Event Land of Leisures 2024 Digelar di Plaza Ambarrukmo Jogja
- Kredit Bermasalah UMKM DIY Tinggi, OJK Minta Perbankan Intens Lakukan Penagihan
- Prediksi Pakar Ekonomi Terkait BI Rate di September 2024
- Pakar UGM Kritisi Skema Power Wheeling dalam RUU EBET
Advertisement
Advertisement