Advertisement
Pemda Diingatkan Tidak Memanipulasi Data Inflasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah daerah (pemda) diingatkan untuk tidak memanipulasi data inflasi. Pasalnya pemerintah pusat menemukan adanya daerah yang melakukan manipulasi data inflasi.
“Saya menekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Dia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait hal itu. Berdasarkan penelusuran, ditemukan sejumlah pemda yang memanipulasi data inflasi. Namun jumlahnya terbilang kecil, meski ia tak merinci detailnya.
Advertisement
BACA JUGA: Jogja Alami Kenaikan Inflasi Tahunan, Ini Komoditas Pemicunya
Menurutnya, ia telah menyampaikan ke Mendagri agar pemberian apresiasi perlu dipastikan tidak menciptakan tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi.
“Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Untuk reward, harus betul-betul berasal dari pencapaian (achievement) karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tegas Menkeu.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen.
Dia menyebut setiap proses pengumpulan data oleh BPS, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data, dilakukan dengan mengacu pada pedoman standar internasional. Seluruh penyelenggaraan statistik juga dilakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data, termasuk penentuan waktu, tempat, dan target responden untuk survei harga konsumen.
“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” tegas dia.
Sementara terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk memanipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi.
Pasalnya, daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sementara daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.
Menurut Tito, hal itu membuat para kepala daerah menyusun strategi untuk memanipulasi angka inflasi.Cara lain yang juga dilakukan oleh pemda adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data yang riil..
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Toko Online Temu Asal China Dilarang Masuk Indonesia, Ini Alasan Menkominfo
- Mendag Sita 11.000 Ton Siku Baja Tanpa SNI Senilai Rp11 Miliar
- Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Diklaim Mampu Menarik Investasi dari Jepang
- Harga Rokok di Indonesia Disebut Terlalu Murah, Picu Banyaknya Perokok
- Wuih! Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Termahal se-Asia Tenggara
Advertisement
Gratis, Sepasang Pengantin Ini Ucapkan Akad Nikah di Mal Pelayanan Publik Kota Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KUSTOMFEST 2024 Kembali Digelar, Pengunjung Berkesempatan Dapat Lucky Draw ke Jepang
- Apple Batal Membangun Pabrik di Indonesia, Ini Alasannya
- BANK BPD DIY SYARIAH: Terus Tumbuh Bersama Nasabah
- Bank Indonesia Umumkan Uang Pecahan Rp10.000 Tahun Emisi 2005 Tidak Berlaku Lagi
- Inovasi Pembiayaan Bagi UMKM Perlu Dilakukan, Ini Tujuannya
- Toyota Tunda Produksi Kendaraan Listrik di AS
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Jumat 4 Oktober, Harga Bawang Naik, Minyak Goreng Turun
Advertisement
Advertisement