Advertisement
Maruarar Sirait Usul PPH dan PPN Perumahan Dihapus
Muruarar Sirait. - Bisnis / Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Hal tersebut disampaikan Ara saat menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Dia menjelaskan, usulan tersebut dilakukan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.
Advertisement
"Yang juga penting adalah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).
Lebih lanjut, dirinya juga meminta dukungan kepada Wamenkeu untuk dapat memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah. Di mana sebelumnya, Ara menyebut telah mengantongi kesepakatan dengan Pemda Tingkat 2 untuk melakukan penghapusan BPHTB.
Kemudian, dirinya juga memastikan bahwa pemerintah turut berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya menjadi 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin.
Dari segi pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengaku siap bersinergi dengan Kementerian PKP untuk dapat mempermudah proses persetujuan KPR bagi masyarakat.
BACA JUGA:Â Pemerintah Daerah Diminta Bantu Wujudkan Program 3 Juta Rumah
Di mana, untuk mewujudkan hal itu dirinya juga menyampaikan usulan untuk meringankan biaya cicilan masyarakat dengan melakukan perpanjangan tenor hingga 30 tahun.
"Salah satunya dengan wacana usulan perpanjangan tenor hingga 30 tahun," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Dia menegaskan, Kementerian Keuangan bakal berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat menyediakan payung hukum atas usulan yang disampaikan tersebut.
"Untuk itu tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Internetan Bebas Khawatir Mulai Rp9.000-an
Emas Investasi Cerdas Kalangan Anak Muda
56.272 Unit Mobil Suzuki Terjual Sampai Oktober 2024, Tipe Ini yang Terlaris
Advertisement
PLN UP3 Yogyakarta Siagakan Lebih dari 500 Personel Antisipasi Cuaca Ekstrem
BI DIY Ingatkan Potensi Peredaran Uang Palsu Jelang Pilkada
Kelas Menengah Turun, Ini Kata BPS DIY
Survei Sebut Pulau Jawa Masih Jadi Incaran Wisata Domestik
Advertisement
PPN Bakal Naik 12 Persen, Siap-siap Harga Tiket Pesawat Naik Tahun Depan
Advertisement
Berita Pilihan
- Pembatasan Anggaran Perdin Bakal Berdampak pada MICE di Jogja, Ini Strategi yang akan Dilakukan PHRI DIY
- Wakil Menteri Luar Negeri Minta Dunia Hentikan Hubungan Ekonomi dengan Israel
- Harga Emas Antam Hari Ini 12 November 2024 Turun Drastis, Termurah Rp791.000
- Jelang Natal dan Tahun Baru, Menko Zulhas Klaim Stok Beras Aman
- Pemerintah Hapus Utang Petani dan Nelayan, Ini Syarat-syaratnya
Advertisement
Libur Nataru, PHRI Kulonprogo Target Okupasi Hotel 90 Persen
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PLN UP3 Yogyakarta Siagakan Lebih dari 500 Personel Antisipasi Cuaca Ekstrem
- 56.272 Unit Mobil Suzuki Terjual Sampai Oktober 2024, Tipe Ini yang Terlaris
- Semangat Hari Pahlawan, Srikandi Movement PLN 2024 Gelar Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Rentan Kalipuro
- Emas Investasi Cerdas Kalangan Anak Muda
- Internetan Bebas Khawatir Mulai Rp9.000-an
- Pembatasan Anggaran Perdin Bakal Berdampak pada MICE di Jogja, Ini Strategi yang akan Dilakukan PHRI DIY
Advertisement
Advertisement
