KPK Sita Alphard Milik Bupati Lombok Barat Nonaktif
KPK menyita Toyota Alphard milik Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini yang diduga diterima dari pihak swasta terkait proyek di PT Air Minum Giri Menang
Beras SPHP. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Seluruh pemerintah daerah (Pemda) diinstruksikan untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5%. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.
Tito menjelaskan, tingkat inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31%sementara dari Juli hingga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar -0,08% atau deflasi.
Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali. Operasi ini dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
BACA JUGA: Tradisi Kraton Jogja, Sri Sultan HB X Robohkan Tembok di Masjid Gedhe Kauman
Program penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.
Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah:
Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, dan NTB — Rp12.500/kg
Zona 2: Sumatera, NTT, dan Kalimantan — Rp13.100/kg
Zona 3: Maluku dan Papua — Rp13.500/kg
Tito juga meminta agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual di masyarakat.
“Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujarnya.
Tito menyampaikan bahwa upaya penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif. Pada minggu keempat Agustus, harga beras menurun di 58 kabupaten/kota.
Namun, ia tetap mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, seperti, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyita Toyota Alphard milik Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini yang diduga diterima dari pihak swasta terkait proyek di PT Air Minum Giri Menang
DPRD Sleman mempelajari pola kolaborasi pemerintah dan media di Surabaya untuk memperkuat komunikasi publik dan literasi informasi.
Alfamidi menyalurkan lebih dari 160.000 butir telur untuk 875 anak di 26 kabupaten/kota sebagai dukungan pemenuhan gizi dan pencegahan stunting.
FIFA menyiapkan dana kompensasi Rp6,38 triliun bagi klub yang melepas pemain ke Piala Dunia 2026. Klub bisa memperoleh miliaran rupiah untuk setiap pemain.
PT Epson Indonesia mendorong implementasi Smart Classroom di sekolah-sekolah Yogyakarta melalui integrasi AI dan teknologi interaktif.
Wamendikdasmen Fajar Riza melakukan groundbreaking TK Aisyiyah Pembina Unit 2 di Bantul sebagai komitmen pemerataan akses pendidikan.