Utang Luar Negeri Indonesia Melambat, Rasio terhadap PDB Turun
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
Beras SPHP. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Seluruh pemerintah daerah (Pemda) diinstruksikan untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5%. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.
Tito menjelaskan, tingkat inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31%sementara dari Juli hingga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar -0,08% atau deflasi.
Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali. Operasi ini dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
BACA JUGA: Tradisi Kraton Jogja, Sri Sultan HB X Robohkan Tembok di Masjid Gedhe Kauman
Program penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.
Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah:
Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, dan NTB — Rp12.500/kg
Zona 2: Sumatera, NTT, dan Kalimantan — Rp13.100/kg
Zona 3: Maluku dan Papua — Rp13.500/kg
Tito juga meminta agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual di masyarakat.
“Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujarnya.
Tito menyampaikan bahwa upaya penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif. Pada minggu keempat Agustus, harga beras menurun di 58 kabupaten/kota.
Namun, ia tetap mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, seperti, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
SIM keliling Sleman 19 Mei 2026 hadir di Mitra 10, termasuk layanan malam di Sleman City Hall untuk perpanjangan SIM A dan C.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dorong skrining kesehatan mental siswa usai kasus klitih yang menewaskan pelajar di depan SMAN 3 Jogja.
Jadwal SIM keliling Jogja hari ini hadir di Alun-Alun Kidul dan layanan drive thru di Mal Pelayanan Publik Kota Jogja.
KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat 246 ribu penumpang KAJJ selama libur Kenaikan Yesus Kristus, naik 189 persen dari pekan sebelumnya.
Disdik Sleman mulai adaptasi penerapan Bahasa Inggris di SD menjelang kebijakan wajib nasional pada tahun ajaran 2027/2028.