Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dinilai Masih Sulit Tercapai

Harianjogja.com, JOGJA—Target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai masih sulit tercapai dalam waktu dekat karena kondisi struktural ekonomi Indonesia belum mendukung percepatan signifikan. Hal ini disampaikan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menilai laju ekonomi saat ini masih tertahan meskipun relatif stabil.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto, menjelaskan perekonomian nasional memang menunjukkan ketahanan, tetapi akselerasi pertumbuhan belum cukup kuat untuk mendekati target tersebut dalam waktu singkat.

Akbar menuturkan pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya pernah terjadi empat kali sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan dalam tiga dekade terakhir, angka pertumbuhan ekonomi nasional belum pernah kembali mencapai 7 persen. "Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih," ujarnya.

Ia menambahkan berbagai proyeksi lembaga internasional dan nasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), hingga lembaga riset domestik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di kisaran 5 persen.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran. Selain itu, investasi juga berperan penting meskipun kontribusinya cenderung berfluktuasi.

"Penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi pada banyak sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi," jelasnya.

Akbar memperkirakan sektor perdagangan luar negeri juga belum dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi pada 2026. Nilai ekspor Indonesia berpotensi tertekan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta melemahnya harga sejumlah komoditas utama.

Di sisi lain, impor diprediksi meningkat terutama dari Tiongkok, seiring pergeseran pasar global akibat perang dagang dan upaya negara mitra mengurangi kelebihan kapasitas manufaktur.

Untuk menghadapi situasi tersebut, ia menilai dalam jangka pendek diperlukan upaya agar setiap rupiah belanja ekonomi menghasilkan output lebih besar, termasuk belanja pemerintah. "Setiap rupiah belanja pemerintah juga harus menghasilkan output lebih besar," katanya.

Ia juga menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mengalami defisit Rp689,1 triliun. Meskipun bersifat ekspansif untuk mendorong ekonomi, menurutnya kebijakan tersebut belum sepenuhnya pro-pertumbuhan.

Akbar mencontohkan adanya pengurangan belanja modal pemerintah hingga 20 persen, padahal belanja modal memiliki efek pengganda kuat melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka menengah dan panjang.

Sebaliknya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memberi kontribusi langsung terhadap PDB, tetapi dampak penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai lebih terbatas karena manfaat ekonomi terjadi secara tidak langsung dan dalam jangka panjang.

"Dalam jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah mendesain program tersebut agar efek pengganda dan spillover ekonominya dapat diperkuat," ungkapnya.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat didorong melalui peningkatan belanja modal pemerintah, percepatan realisasi proyek investasi, serta ekspansi investasi swasta dan PMA berkualitas.

Selain itu, kebijakan juga perlu diarahkan pada sektor yang menurunkan biaya ekonomi seperti logistik, energi, dan konektivitas, disertai penataan ulang program belanja besar serta integrasi program sosial dengan agenda produktivitas nasional.

"Lebih penting dari sekadar meningkatkan investasi atau memperluas belanja pemerintah, kita perlu mengubah perilaku para pelaku ekonomi melalui pembenahan institusi (rules of the game) yang lebih sehat," tuturnya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan reformasi struktural yang konsisten agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat secara berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News