Celios: Program Makan Bergizi Gratis Picu Inflasi Pangan

Harianjogja.com, JOGJA—Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum tentu menjadi solusi utama untuk memperbaiki gizi siswa. Hasil survei lembaga tersebut menunjukkan program beasiswa pendidikan dan bantuan pangan berkelanjutan dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa sejumlah program alternatif dinilai mampu memberikan dampak lebih luas dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam memperkuat kesejahteraan keluarga siswa.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan program seperti beasiswa pendidikan serta bantuan pangan yang berkelanjutan dapat memberikan efek yang lebih signifikan bagi kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.

Menurut Bhima, hasil riset Celios juga menemukan bahwa implementasi program MBG di sejumlah daerah berpotensi memicu kenaikan harga pangan. Ia menjelaskan bahwa peningkatan permintaan bahan makanan untuk dapur MBG membuat pasokan di pasar menjadi terbatas.

"Akibatnya, terjadi tekanan harga dari sisi biaya (cost-push) dan permintaan (demand-pull) secara bersamaan. Kondisi ini berdampak langsung pada pedagang eceran, rumah tangga, dan pelaku UMKM," ucapnya dalam diskusi di Laboratorium Bisnis Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Selasa (10/3/2026).

Bhima menambahkan wilayah dengan jumlah dapur MBG terbanyak cenderung mengalami kenaikan harga pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Berdasarkan survei harga yang dihimpun Celios, rata-rata harga beras di pasar tradisional Pulau Jawa mengalami peningkatan dalam setahun terakhir.

Ia menyebutkan, harga beras di wilayah DKI Jakarta naik dari Rp15.075 per kilogram pada 2025 menjadi Rp16.416 per kilogram pada 2026.

Sementara itu, di Jawa Tengah harga beras meningkat dari Rp14.540 menjadi Rp15.016 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas daging ayam. Di Banten, harga ayam naik dari Rp37.624 menjadi Rp40.569 per kilogram, sedangkan di DKI Jakarta meningkat dari Rp36.884 menjadi Rp40.393 per kilogram.

Dalam forum diskusi yang sama, Kepala Laboratorium Ekonomi Bisnis UAJY, Aloysius Gunadi Brata, menyoroti potensi program MBG dalam mendorong mobilitas sosial anak dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, program bantuan pangan seperti MBG memang dapat membantu meningkatkan kesehatan anak, namun dampaknya terhadap mobilitas sosial dinilai terbatas apabila dijalankan tanpa dukungan kebijakan lain.

"Mobilitas sosial anak sangat bergantung pada orang-orang di sekitarnya, budaya kerja, struktur keluarga, dan tatanan sosial di lingkungan terdekat. Dampaknya bersifat lokal dan kausal," ujarnya mengutip penelitian Opportunity Atlas.

Aloysius menjelaskan efektivitas MBG dalam sektor pendidikan sangat bergantung pada ekosistem yang mendukung perkembangan anak. Lingkungan yang kondusif mencakup keluarga yang stabil, komunitas dengan budaya kerja positif, serta akses pendidikan yang berkualitas.

Tanpa dukungan lingkungan tersebut, manfaat MBG cenderung terbatas pada peningkatan gizi, namun belum tentu mampu memperbaiki peluang jangka panjang anak.

Ia menambahkan integrasi program MBG dengan intervensi lain seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial dapat meningkatkan peluang mobilitas sosial yang lebih tinggi.

Dengan kata lain, menurut Aloysius, program MBG perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih komprehensif untuk menciptakan generasi yang sehat sekaligus memiliki daya saing sosial dan ekonomi.

"Pemerintah tidak bisa memaksakan program MBG dengan mengorbankan program yang lebih urgen," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) DIY, Fitri Nur Hidayanti, menilai implementasi program MBG di sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.

Ia mengatakan sejumlah siswa kerap membawa pulang makanan MBG karena tidak menyukai menu yang disajikan. Selain itu, meskipun mendapatkan makanan gratis, sebagian anak tetap membeli jajanan menggunakan uang bekal yang mereka bawa dari rumah.

Menurutnya, masalah lain yang muncul adalah kasus keracunan makanan serta kualitas masakan yang dinilai belum konsisten. Beberapa menu bahkan memiliki bumbu yang kurang sesuai dengan selera anak.

"Program MBG berpotensi besar membantu anak-anak, tapi pelaksanaannya masih perlu diperbaiki agar benar-benar bermanfaat," pintanya.

Fitri menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap menu, kualitas pengolahan makanan, serta tingkat penerimaan siswa terhadap makanan yang disajikan agar program berjalan lebih efektif dan aman.

Ia juga menilai program MBG perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap anggaran pendidikan, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan lainnya.

Selain itu, guru juga menghadapi tambahan beban tugas mulai dari pengawasan distribusi makanan, administrasi, hingga tanggung jawab pelaksanaan program di sekolah.

Fitri menyarankan apabila program MBG tetap dilanjutkan, pembiayaan sebaiknya menggunakan anggaran tersendiri yang terpisah dari anggaran pendidikan.

Menurutnya, hal tersebut penting terutama bagi guru swasta yang hanya menerima honor sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang tepat, program MBG berpotensi memunculkan kesenjangan antara guru dan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dapat memicu masalah komunikasi di lingkungan sekolah.

"MBG memiliki tujuan baik, tapi harus dijalankan dengan cara yang adil dan berkelanjutan, tanpa membebani guru atau mengganggu ekosistem sosial di sekolah," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News