Pegawai Pajak Terjerat OTT, DJP Janji Perbaiki Pengawasan
DJP Kemenkeu minta maaf usai tiga pegawai pajak ditetapkan tersangka OTT KPK. Kasus dugaan suap pajak KPP Madya Jakarta Utara disorot.
Ilustrasi uang. /Bisnis- Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan total Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp420 triliun, yang sebagian besar telah ditempatkan di perbankan.
Menurut Purbaya, dari total SAL tersebut, senilai Rp300 triliun telah disebar ke perbankan melalui penempatan bertahap. Sebelumnya, pemerintah menempatkan Rp200 triliun sejak September 2025, kemudian menambah Rp100 triliun ke bank himbara. Sisanya, sekitar Rp120 triliun, masih tersimpan di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI).
“Rp200 [triliun] penempatan di bank, saya tambah lagi Rp100 [triliun], sisa Rp120 [triliun, red] masih di BI,” ujar Purbaya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Purbaya menegaskan SAL Rp420 triliun ini menjadi bantalan fiskal yang dapat digunakan pemerintah apabila kenaikan harga minyak global menekan APBN.
“Rp420 triliun itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL,” jelasnya.
Selain itu, Purbaya menuturkan tambahan dana ini dilakukan setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan defisit APBN 2025 lebih rendah dari perkiraan, yakni sekitar 2,8% terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 2,92% terhadap PDB, sehingga memberikan ruang fiskal untuk meningkatkan SAL tahun ini.
Sebelumnya, Purbaya memperpanjang periode penempatan dana Rp200 triliun di himbara dari Maret ke September 2026, kemudian menambahkan Rp100 triliun lagi sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal dan sektor keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DJP Kemenkeu minta maaf usai tiga pegawai pajak ditetapkan tersangka OTT KPK. Kasus dugaan suap pajak KPP Madya Jakarta Utara disorot.
UPNV Jogja menonaktifkan lima dosen terkait dugaan kekerasan seksual. Seluruh aktivitas Tridharma dihentikan selama proses investigasi.
BP BUMN dan Kemnaker memperkuat sinergi transformasi BUMN dengan memastikan perlindungan pegawai dan hubungan industrial tetap sehat.
Dinsos Kulonprogo mencoret 40 penerima KKS setelah validasi, termasuk ASN, warga mampu, hingga data tidak valid.
Aktivitas Gunung Sinabung meningkat ditandai tremor dan gempa vulkanik. PVMBG minta warga waspada potensi erupsi.
Ekonom UGM kritik rencana penutupan prodi tak relevan industri. Pendidikan tinggi dinilai harus tetap fokus pada ilmu dan masa depan.