Antre Pertalite Kian Panjang, Ekonom UMY Soroti Nilai Waktu Masyarakat

Harianjogja.com, JOGJA— Antrean Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) semakin panjang setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Fenomena ini memunculkan perubahan perilaku konsumen, di mana sebagian masyarakat memilih beralih ke BBM bersubsidi demi menekan pengeluaran meski harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mengantre.

Perubahan pola konsumsi tersebut menjadi perhatian kalangan akademisi. Dosen Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma'ruf, menilai kondisi ini mencerminkan perbedaan cara masyarakat memaknai nilai waktu sebagai bagian dari keputusan ekonomi sehari-hari.

Menurut Ahmad Ma'ruf, sebagian masyarakat lebih memilih mengorbankan waktu demi memperoleh BBM dengan harga lebih murah. Sebaliknya, kelompok lain bersedia membayar lebih mahal menggunakan Pertamax agar tidak kehilangan waktu akibat antrean panjang.

"Sebagian masyarakat memilih mengorbankan waktu demi mendapatkan harga murah. Sebaliknya, sebagian lain memilih membayar lebih mahal untuk menghemat waktu," ungkapnya.

Ia menjelaskan, fenomena antrean Pertalite tersebut berkaitan erat dengan teori opportunity cost atau biaya peluang, yakni nilai yang harus dikorbankan ketika seseorang memilih satu alternatif dibandingkan pilihan lainnya.

Dalam konteks pembelian BBM, kata Ahmad, biaya yang ditanggung masyarakat bukan hanya uang yang dibayarkan di SPBU. Waktu produktif yang terbuang selama mengantre juga merupakan biaya ekonomi yang seharusnya ikut diperhitungkan.

Menurutnya, masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah umumnya lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan nilai waktu yang hilang. Karena itu, mereka cenderung memilih mengantre lebih lama demi memperoleh Pertalite daripada membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih tinggi.

Ahmad menambahkan, kelompok yang paling rentan terhadap dampak kebijakan tersebut justru bukan masyarakat miskin ekstrem, melainkan kelompok near poor atau masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

"Kelompok miskin ekstrem biasanya mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan itu bisa berupa dana pendidikan atau kesehatan. Sementara kelompok near poor sering tidak terdata sebagai penerima bantuan," jelasnya.

Ia berpandangan setiap kebijakan publik semestinya tidak hanya mempertimbangkan efisiensi anggaran negara, tetapi juga menghitung biaya sosial yang ditanggung masyarakat. Menurutnya, biaya peluang berupa hilangnya waktu produktif kelompok rentan perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan ekonomi.

Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, lanjut Ahmad, idealnya mampu memberikan manfaat yang lebih merata, terutama bagi kelompok ekonomi bawah yang paling terdampak oleh perubahan harga BBM dan meningkatnya antrean Pertalite di SPBU.

Ahmad juga menyarankan agar penghematan anggaran dari kebijakan subsidi dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui penguatan berbagai program perlindungan sosial. Dana tersebut dinilai dapat menjadi kompensasi bagi kelompok rentan yang harus menanggung beban ekonomi maupun kehilangan waktu produktif akibat perubahan pola konsumsi BBM.

"Dana subsidi yang dihemat harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat rentan. Langkah ini penting agar mereka mendapat kompensasi yang adil atas waktu yang hilang," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.