SBY Tanggapi Kasus Jiwasraya: Salahkan Saja Masa Lalu

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono merespons kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya yang dituding bermula sejak periode pemerintahannya. SBY mempersilakan untuk menyalahkan masa lalu, jika tidak ada yang mau bertanggung jawab terhadap kasus itu.

Hal itu disampaikan oleh SBY saat menerima sejumlah tamu pada Kamis (26/12/2019). Dalam pertemuan itu ada yang menyampaikan bahwa sepertinya kasus Jiwasraya akan ditarik mundur ke tahun 2006 dimana SBY menjabat sebagai Presiden.

"Kamis 26-12-2019, SBY menerima sejumlah tamu. Ada yg menyampaikan bahwa sepertinya kasus Jiwasraya mau ditarik mundur ke th 2006. Dengan tenang SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satupun yg mau bertgg jwb ttg kasus Jiwasraya, ya.. salahkan saja masa lalu." dikutip dari cuitan staf pribadi SBY, Ossy Dermawan, Jumat (27/12/2019).

Menurut SBY, rakyat baru mengetahui krisis di Jiwasraya dua tahun terakhir. Jika tidak ada yang bertanggungjawab, dia kembali lagi menegaskan untuk menyalahkan masa lalu. Apalagi pejabat masa lalu itu masih ada. Namun SBY tidak ingin menyalahkan para pejabat itu.

"Yg rakyat ketahui, krisis besar Jiwasraya terjd 2 th terakhir, 2018-2019. Jika ini pun tak ada yg bertgg jwb, ya sudah, salahkan saja th 2006. Para pejabat th 2006 jg msh ada, mulai dr saya, Wapres JK, Menkeu SMI, Men BUMN dll. Tapi, tak perlu mereka hrs disalahkan."

Selain kasus Jiwasraya, SBY juga mendapat informasi tentang kondisi BUMN Keuangan yang bermasalah dan berbagai dugaan pelanggaran. Lagi-lagi, SBY menyinggung soal kemungkinan tanggung jawab akan dibebankan pada masa pemerintahannya.

"Saya juga dapat informasi; katanya skrg banyak BUMN (termasuk sejumlah bank) yg bermasalah. Mulai dr keuangan yg tak sehat, utang yg sangat besar sampai dengan dugaan penyimpangan (melanggar aturan). Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yg disalahkan. Begitu respons SBY."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah mengalami krisis keuangan sejak 10 tahun lalu. Itu berarti awal mula ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa tidak pantas Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut. Secara tidak langsung menyeret nama Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umumnya.

"Karena tak benar fakta yang kita temukan. Apalagi jika kita merunut 10 tahun lalu, maka 10 tahun yang lalu itu Jiwasraya membukukan laba bersih. Jadi tidak ada masalah pada 10 tahun lalu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Ferdinand menjelaskan bahwa seharusnya Jokowi tidak melempar masalah ke masa lalu. Dia menilai Presiden cari aman dan seakan-akan semua kesalahan SBY.

“Kadang kamu berpikir mungkin Pak Jokowi menyampaikan ini karena beliau merasa bahwa ketika membawa-bawa nama Pak SBY maka beliau merasa jadi aman dan nyaman dari semua masalah yg ada. Akhirnya kami jadi berpikiran seperti itu,” jelasnya.

Jokowi menyatakan Jiwasraya mengalami masalah sejak 10 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, Jokowi mengatakan pemerintah telah mengetahui persoalan ini dan ingin menyelesaikannya, dan masalah itu bukan masalah yang ringan.

“Kemarin kita [pemerintah] sudah rapat, [antara] Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu,” katanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com