3 Sektor BUMN Ini Harus Diprioritaskan

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi VI DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada pekan kedua pascareses DPR.

Agenda ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja pada hari selasa (9/6) lalu yang banyak membahas soal utang pemerintah ke BUMN. Saat itu Erick mengungkapkan utang pemerintah kepada lima perusahaan pelat merah senilai Rp108,48 triliun akan segera dibayar.

Utang pemerintah sejak 2017 meliputi, PT PLN Rp48,46 triliun; PT Pertamina Rp40 triliun; BUMN Karya Rp12,16 triliun; PT Pupuk Indonesia Rp6 triliun, PT Kimia Farma Rp1 triliun, Perum Bulog Rp560 miliar; dan PT KAI Rp300 miliar. Jumlah pembayaran ini mencakup 75 persen dari total utang pemerintah kepada BUMN.

Di kesempatan terpisah, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemerintah segera mencairkan dana sebesar Rp53,5 triliun kepada 10 perusahaan BUMN. Jumlah ini berupa dana talangan (pinjaman) dan penyertaan modal negara (PMN).

Anggota Komisi VI dari Fraksi Nasional Demokrat Subardi mengatakan pemerintah perlu fokus pada kinerja BUMN di sektor pangan, kesehatan, dan transportasi. Pasalnya ketiga sektor itu mengalami penurunan kinerja akibat pandemi Covid-19.

“Kementerian BUMN perlu memprioritaskan kepada BUMN di sektor pangan, kesehatan dan trasportasi karena ketiga sektor tersebut sangat mengkhawatirkan,” ujarnya melalui rilis yang diterima Harian Jogja, Minggu (21/6/2020).

Ketiga sektor tesebut, kata Subardi, mengalami kemunduran dari sisi performa perusahaan yang meliputi operasional dan bisnis. Beberapa perusahaan antara lain Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia di sektor pangan.

Di sektor kesehatan meliputi Kimia Farma yang harus menunjang program BPJS Kesehatan. Sektor trasnportasi meliputi Angkasa Pura, Garuda Indonesia, PT KAI, Angkutan Sungai Darat Penyeberangan (ASDP), PT Pelni maupun Pelindo.

Ia menyarankan agar sinergi antar-kementerian perlu dipercepat mengingat masa pandemi Covid-19 belum usai. Politisi yang juga Ketua DPW Nasional Demokrat DIY ini mengusulkan agar DPR menggelar rapat kerja lintas kementerian. “Misalnya raker Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan mencakup sisi anggaran, raker Kementerian Pertanian, Kesehatan, dan Perhubungan soal kinerja dan korporasi,” ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.