KPK Sita Dua Rumah Milik Staf Anggota DPR dalam Kasus Hibah Jatim
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.
Ilustrasi belanja online/Bisnis.com
Harianjogja.com, JAKARTA-Evita Nursanty, anggota Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk segera melakukan upaya antisipasi terhadap ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau yang disebut RUU tentang PMSE dengan melakukan penyesuaian ke depan, mulai dari regulasi hingga institusi apabila RUU ini telah diundangkan.
Evita mengatakan enting bagi Indonesia untuk memanfaatkan seluruh perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, block chain, dan financial technology (fintech), agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan ini.
“Selain itu pemahaman yang komprehensif tentang revolusi Industri 4.0 juga sangat diperlukan, sehingga berbagai rencana perubahan terhadap regulasi dan institusi nantinya benar-benar tepat guna. Sehingga upaya kita nantinya dapat berjalan sistematis dan terintegrasi sesuai perubahan iptek yang mengubah sistem perdagangan dan perekonomian dengan demikian cepat,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pemerintah harus cepat tanggap terhadap segala pembaruan ini. RUU yang mengatur tentang e-commerce ini akan menjadi tonggak baru perubahan positif terhadap pemanfaatan teknologi di Indonesia. Untuk itu, dalam menjalin kerja sama ini kepentingan Indonesia harus menjadi prioritas utama.
“Pemerintah harus berkomitmen penuh untuk meningkatkan berbagai upaya perlindungan terhadap data pribadi dan meningkatkan keamanan warga negara kita selaku konsumen dalam melaksanakan transaksi e-commerce dengan sesegera mungkin menuntaskan berbagai rancangan regulasi yang diperlukan dan membangun infrastruktur pusat data yang dibutuhkan di dalam negeri,” ujarnya.
Sebelumnya Komisi VI DPR RI dan pemerintah telah sepakat RUU tentang ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau Persetujuan ASEAN dalam Perdagangan Elektronik dibawa ke paripurna setelah melewati pembicaraan tingkat I.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR, karena dengan ketekunan dan semangat yang konstruktif, pembahasan RUU tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
Mendag mengatakan sejumlah masukan telah dicatat pada pembicaraan tingkat I, seperti perlunya mempersiapkan berbagai kebijakan yang komprehensif, serta regulasi dan program kerja yang nyata terkait pengembangan perdagangan melalui sistem elektronik, antara lain pengembangan UMKM, perlindungan konsumen, biaya logistik, persaingan usaha yang sehat, dan proteksi terhadap data pribadi, data lokalisasi, dan keamanan siber.
Lutfi berharap RUU PMSE mampu meningkatkan perdagangan barang dan jasa melalui sistem perdagangan secara elektronik, meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam negeri dan memperdalam kerja sama antara anggota ASEAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.
Syukron Arif Muttaqin mendorong pengembangan wisata Merapi melalui inovasi destinasi, pelibatan UMKM, peningkatan fasilitas, dan mitigasi bencana.
BNPB menawarkan operasi modifikasi cuaca di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah Sumatra lainnya untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Raffi Ahmad mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 soal pekerjaan seni dan menyatakan siap diperiksa terkait kerja sama Rp14,7 miliar.
IPM DIY 2026 mencapai 83,43 atau naik 1,15%. DIY bertahan di peringkat kedua nasional, dengan Kota Jogja mencatat nilai tertinggi.
PBB mendukung pertemuan trilateral China, Rusia, dan AS di Shenzhen yang dijadwalkan membahas isu nuklir, Iran, Ukraina, dan Selat Hormuz.