KPK Sita Dua Rumah Milik Staf Anggota DPR dalam Kasus Hibah Jatim
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, JOGJA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut jumlah sumber daya manusia (SDM) sektor perhotelan dan restoran yang mengantongi sertifikat kompetensi di Indonesia masih minim.
"Memang kalau melihat datanya, yang kompeten atau yang punya sertifikat sangat sedikit atau bisa dikatakan kurang," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Jumat (9/9/2022).
Meski kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja hotel dan restoran telah digencarkan, menurut dia, hingga saat ini untuk di DIY masih sekitar 40% pekerja di sektor itu belum mengantongi sertifikat kompetensi. "Untuk sertifikasi pekerja perhotelan dan restoran, Yogyakarta masih lebih bagus dibandingkan daerah lain," kata dia.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Konsumsi Pertalite dan Pertamax Drop
Menurut Deddy, para pekerja sektor perhotelan, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang food and beverage (F&B), hingga saat ini masih banyak dicari untuk meningkatkan reputasi atau daya tawar hotel karena yang memiliki keahlian bidang F&B jumlahnya masih kurang.
"PHRI bersama Kementerian Ketenagakerjaan telah meminta kami memperbanyak pelatihan beserta sertifikasi," ucap Deddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.
Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penipuan investasi Tenun Tonic. Sebanyak 96 orang melapor dengan kerugian Rp1,9 miliar.
Divpropam Polri mulai menyidangkan Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.
Prabowo mendorong integrasi industri semikonduktor ASEAN-Korea dengan mengandalkan teknologi Korea Selatan dan hilirisasi mineral kritis ASEAN.
Kemenkeu meminta kementerian dan lembaga mempercepat belanja prioritas. Sisa anggaran negara 2026 mencapai Rp945,2 triliun.
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota Bekasi dan Pertamina EP.