Defisit APBN Melebar pada 2025 karena Bunga Utang yang Dibayarkan Meningkat
Pemerintah menetapkan defisit APBN tahun anggaran 2025 atau pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto melonjak ke kisaran 2,45%-2,82%.
Menko Airlangga Ungkap 10 Kabupaten/Kota Inflasi Tertinggi di 2022
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/1/2023). BPMI Setpres RI.
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah daerah didorong untuk lebih gencar dalam mengendalikan laju inflasi di dalam negeri pada tahun ini di tengah perekonomian dunia yang masih bergejolak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa laju inflasi di Indonesia pada 2022 cukup terkendali, dengan tingkat yang mencapai 5,51 persen.
Dia mengatakan masih terdapat 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.
Airlangga juga menyoroti 10 kota/kabupaten dengan inflasi tertinggi sepanjang 2022. Ke-10 provinsi tersebut di antaranya Kotabaru, Bau-bau, Tanjung Selor, Bukit Tinggi, Bandung, Jember, Padang, Serang, Kendari, dan Kupang.
“Kotabaru inflasinya 8,56 persen, Bau-bau 8,35 persen, Tanjung Selor 7,98 persen, Bukit Tinggi 7,76 persen. Jadi untuk kota yang tinggi diharapkan di 2023 bisa lebih baik,” katanya Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Selasa (17/1/2023).
Lebih lanjut, ke-6 provinsi lainnya, yaitu Bandung mencatatkan inflasi sebesar 7,45 persen, Jember 7,39 persen, Padang 7,38 persen, Serang 7,22 persen, Kendari 7,11 persen, dan Kupang 7,07 persen.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan tingkat inflasi dapat mencapai sasaran 2 hingga 4 persen, dengan asumsi di APBN Tahun Anggaran 2023 inflasi mencapai 3,6 persen.
Oleh karena itu, Airlangga mengatakan aksi pengendalian inflasi di daerah perlu terus diupayakan, yaitu dengan melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok.
Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat kerja sama antar daerah guna mengurangi disparitas harga dan melanjutkan operasi pasar.
Dukungan dari APBD untuk program pengendalian inflasi daerah juga harus didorong lebih optimal, di samping penguatan sarana dan prasarana penyimpanan hasil pertanian.
Airlangga menambahkan, daerah juga didorong untuk mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama di daerah non-sentra, serta memperkuat pengawasan melalui sidak pasar dan sinergi dengan Satgas Pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
