Sultan HB X: Investor Wajib Jaga Alam Jogja, Jangan Merusak
Sultan HB X menegaskan investasi di Jogja wajib ramah lingkungan dan tidak merusak alam, khususnya di kawasan selatan.
Ilustrasi beras impor - ist/Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY memperkirakan inflasi Agustus 2023 akan dipengaruhi oleh harga beras. Kepala Disperindag DIY Syam Arjayanti menyampaikan kenaikan harga beras disebabkan karena musim panen raya yang sudah lewat.
Menurutnya untuk mengantisipasi inflasi, Disperindag mengusulkan tambahan anggaran beras 500 ton untuk kegiatan operasi pasar. Tahun ini jumlah beras murah yang sudah disalurkan mencapai 240 ton.
"Untuk mengantisipasi inflasi, Disperindag berupaya mengusulkan anggaran sebesar 500 ton [tambahan] untuk operasi pasar di pasar murah," ucapnya, Selasa (15/8/2023).
Permintaan bahan pangan saat ini relatif tidak ada lonjakan. Bulan ini tidak terlalu banyak acara hajatan, karena masyarakat masih memegang teguh tradisi untuk tidak menggelar hajatan di bulan Suro.
Baca juga: Krisis Air Terjadi Merata di Gunungkidul, Dinsos DIY Siapkan 230 Tangki untuk Dropping
"Terkait harga relatif tidak ada kenaikan bahkan beberapa harga mengalami penurunan. Yang perlu diwaspadai harga beras, karena kita tahu bahwa sudah lewat musim panen," jelasnya.
Beberapa upaya yang dilakukan Disperindag dalam menjaga inflasi seperti terus melakukan pemantauan harga dan pasokan, pengawasan barang beredar, serta melakukan koordinasi dengan distributor untuk bisa mendeteksi kenaikan harga maupun kondisi pasokan.
"Operasi pasar tetap kami lakukan, bekerjasama dengan Kabupaten/Kota dan Bank Indonesia (BI). Juga dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas)," jelasnya.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, Ali Ahmad Najih A menyampaikan stok beras Perum Bulog dalam kondisi aman. Perum Bulog juga akan terus melakukan penyerapan gabah atau beras dari petani dan gapoktan untuk menjaga ketahanan pangan
"Dalam menjaga stabilitas pangan, Bulog melaksanakan serangkaian kegiatan hingga akhir tahun, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," ucapnya.
Dalam menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi pangan, Bulog mendapatkan tugas dari Bapanas untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Kredit Macet Pinjol Rp1,73 Triliun Didominasi Kalangan Generasi Z dan Milenial
"Dimana tahap I telah 100% terlaksana yaitu alokasi Maret, April, Mei dan akan dilanjutkan pada tahap II untuk alokasi Oktober, November, Desember 2023."
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat inflasi Juli 2023 sebesar 0,28% secara bulanan atau month to month (mtm). Inflasi secara tahun kalender atau year to date (ytd) sebesar 1,93%, dan secara tahunan atau year on year (yoy) sebesar 4%.
Inflasi DIY masih lebih tinggi dibandingkan nasional, dengan posisi inflasi nasional 0,21% secara mtm, secara ytd sebesar 1,45%, dan secara yoy sebesar 3,08%.
Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati mengatakan inflasi Juli 2023 masih lebih rendah dibandingkan Juli 2022 di posisi 0,47%. Namun jika dibandingkan bulan Juni 2023 yang hanya 0,02%, inflasi Juli 2023 jauh lebih tinggi. "Inflasi bulan ke bulan Juli 2023 sebesar 0,28 persen, dan inflasi tahun kalender yaitu Januari-Juli 2023 untuk DIY mencapai 1,93 persen," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X menegaskan investasi di Jogja wajib ramah lingkungan dan tidak merusak alam, khususnya di kawasan selatan.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.