Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs Terbongkar, Kemensetneg Diminta Bersih-Bersih
Kasus penyadapan ilegal Prabowo memicu permintaan sterilisasi lingkar Istana. Kemensetneg memastikan pemeriksaan pegawai dilakukan.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani (tengah) saat memberikan keterangan pers usai bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Adimas Raditya/pri.
Harianjogja.com, JAKARTA—Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Kedatangan para pengusaha hiburan yang dipimpin Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani ini untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Hariyadi, pihaknya telah melakukan rapat bersama Menko Luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40-75%.
BACA JUGA: PAD Pajak Restoran Bantul Tahun 2023 Naik 51 Persen dari Tahun 2022
“Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.
Dia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75% pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di Tanah Air.
Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.
Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.
Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.
Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.
BACA JUGA: Kadin DIY Meminta Kenaikan Tarif Pajak Hiburan Ditunda
Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.
Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22% akan menjadi 12%.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kasus penyadapan ilegal Prabowo memicu permintaan sterilisasi lingkar Istana. Kemensetneg memastikan pemeriksaan pegawai dilakukan.
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.
Pengusaha dan ekonom menyampaikan kriteria cawapres ideal pendamping Prabowo, mulai dari stabilitas politik hingga kemampuan mengawal kebijakan ekonomi.
Kemenhut menegaskan perlindungan Badak Jawa sebagai prioritas konservasi nasional setelah kelahiran anak badak kelima dari induk Desy.
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Polisi Malaysia menangkap pemilik kapal MT Global 168 yang digunakan menyelundupkan 1,16 ton ketamin ke perairan Tanjung Balai Asahan.