Pertemuan Presiden-Rektor Singgung Ekonomi dan Minerba
Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo membahas ekonomi, energi, dan hilirisasi dalam pertemuan dengan 1.200 rektor, tanpa bahasan khusus soal tambang.
Ilustrasi bank. Freepik
Harianjogja, JAKARTA—Menghadapi sederet bank yang mengalami kegagalan di Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai skema baru. Hal ini sesuai dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih mengatakan LPS mempunyai mandat baru di dalam UU PPSK, termasuk mengatasi bank bangkrut di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, LPS berperan tidak hanya sebagai kasir, menerima laporan dan menjalankan upaya penyehatan bank-bank yang sedang sakit, tapi sebagai risk minimizer. "Ada upaya LPS minimalisasi risiko, koordinasi dengan OJK [Otoritas Jasa Keuangan] jadi syarat mutlak," tuturnya dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 pada Rabu (7/2/2024).
Dia menjelaskan ketika terdapat satu bank yang gagal dan tidak bisa mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia (BI), kemudian bank tersebut mempunyai masalah solvabilitas, OJK bisa merekomendasikan ke LPS agar mendapatkan dana dari LPS guna menopang solvabilitas. Lalu, LPS akan melakukan review terhadap kondisi bank tersebut. LPS bisa menempatkan dana di bank tersebut dengan catatan, bank mempunyai peluang selamat ke depannya.
"Ini untuk mencegah agar risiko gagalnya bank tidak terjadi. Ketika bank dalam kondisi penyehatan bisa cari calon investor, ada bridge bank, atau penempatan dana sementara, hingga likuidiasi. Itu sudah ditetapkan di UU PPSK," kata Lana.
Baca Juga
Ratusan Bank Bankrut sejak 2005, Rp379 Miliar Dana Nasabah Tak Bisa Diselamatkan
Baru Masuk Bulan Kedua pada 2024, Sudah Ada 3 Bank Bangkrut
Ratusan Bank Bangkrut karena Fraud, Ini Strategi OJK Tahun Depan
Sebagaimana diketahui, terdapat sederet bank yang telah mengalami kegagalan di Indonesia. Terbaru, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia telah dicabut izinnya oleh OJK. Sebelumnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) juga bangkrut. BPRS Mojo Artho telah dicabut izin usahanya oleh OJK akibat pengelolaan bank yang tidak sehat. BPR Wijaya Kusuma juga bangkrut pada tahun ini dan LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan serta meminta OJK untuk mencabut izin usahanya.
Alhasil, dalam sebulan pada 2024, terdapat tiga bank bangkrut di Tanah Air. Pada 2023 terdapat empat kasus bank bangkrut. Deretan bank bangkrut pada 2023 itu yakni BPR Persada Guna, BPR Indotama UKM Sulawesi, BPR Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM), dan Perumda BPR KRI. Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2019, maka total sudah ada 33 bank yang bangkrut di Indonesia. Adapun, jika ditarik sejak 2005, maka total ada 125 bank bangkrut di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo membahas ekonomi, energi, dan hilirisasi dalam pertemuan dengan 1.200 rektor, tanpa bahasan khusus soal tambang.
Kasus daycare Jogja, 32 anak mulai divisum. Dugaan kekerasan fisik dan psikis, korban diperkirakan capai 130 anak.
Dua ASN Kementerian PU dipanggil dari luar negeri karena dugaan suap dan pelanggaran etik. Menteri PU tegaskan disiplin.
Jogja jadi tuan rumah Kongres XV HIMPSI 2026. Bahas kesehatan mental, SDM, hingga ketangguhan bangsa di era global.
PPIH siapkan jalur khusus lansia di Terminal Ajyad Makkah. Bus shalawat ditambah hingga 140 armada jelang puncak haji.
Imigrasi Yogyakarta gagalkan 3 calon haji non-prosedural di Bandara YIA. Total 6 orang dicegah, modus jalur ilegal terendus sistem.