Hingga Januari 2024 Belanja APBN DIY Capai Rp1,8 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat sampai dengan Januari 2024 belanja APBN DIY mencapai Rp1,8 triliun tumbuh 47,92% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan hal ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa hingga 70,34% dibanding tahun sebelumnya.

"APBN mencatatkan kinerja yang baik di awal tahun 2024, kinerja belanja negara sampai dengan 31 Januari 2024 terealisasi sebesar Rp1,8 triliun," ucapnya dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (27/02/2024).

Dia menjelaskan belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp480,06 miliar atau 3,20% dari pagu belanja, tumbuh 8,54%. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp277,33 miliar atau 5,77% dari pagu belanja, belanja barang sebesar Rp149,38 miliar atau 2,73% dari pagu belanja, dan belanja modal sebesar Rp53,35 miliar atau 1,14% dari pagu belanja.

"Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD dan Dana Desa meningkat, di mana sampai dengan 31 Januari 2024 realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa sebesar Rp1,32 triliun atau 12,59% dari alokasi," jelasnya.

Selain pertumbuhan positif realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum Rp874,60 miliar, tingginya kinerja TKD dan Dana Desa juga dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp374,55 miliar dan Dana Desa Rp73,55 miliar pada Januari 2024, dimana pada periode yang sama tahun sebelumnya untuk kedua jenis TKD tersebut belum ada penyaluran. "Sampai 31 Januari 2024, kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp797,11 miliar naik 35,25%. Tingginya kenaikan tersebut ditopang oleh penerimaan Cukai dan penerimaan BLU," ucapnya.

Baca Juga

DIY Dapat Alokasi APBN 2024 Sebesar Rp25,82 Triliun

Realisasi Belanja APBN DIY Triwulan III Capai Rp15,78 triliun, Ini Rinciannya

DJPb DIY Proyeksikan Belanja APBN DIY Bisa Capai 97%

Sementara kinerja penerimaan cukai meningkat dipengaruhi oleh penerimaan cukai Hasil Tembakau (HT) yang berasal dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran serta pelunasan maju atas Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Kredit yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Februari 2024.

PNBP tumbuh dipengaruhi oleh adanya penerimaan pendapatan BLU khususnya dari pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Penerimaan Perpajakan di DIY, tumbuh 2,62% dipengaruhi oleh PPN dan PPnBM yang tumbuh positif atas akumulasi seluruh jenis sebesar 7,29%. Namun mengalami penurunan di jenis pajak PPN Impor dikarenakan belum terulangnya import atas bahan baku seperti tahun sebelumnya.

"PPnBM DN mengalami penerimaan negatif dikarenakan adanya PBK kirim atas kesalahan setor ke Kantor Wilayah lain. Kenaikan PPN DN diperoleh dari naiknya tarif PPN menjadi 11%, pembayaran proyek pengadaan dan pembangunan, serta perubahan dimana pemungutan PPN yang dibayarkan menggunakan NPWP Instansi," lanjutnya.