Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Hadapi Defisit APBN 2,82 Persen

Maria Elena
Maria Elena Senin, 20 Mei 2024 14:07 WIB
Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Hadapi Defisit APBN 2,82 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani- Antara

Harianjogja.com, JAKARTAAPBN 2025 atau periode pertama pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, dirancang defisit pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024).

Defisit APBN 2025 tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59%-15,18% dari PDB, sementara penerimaan negara mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dr PDB.

“Dengan demikian, defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB,” kata Sri Mulyani, Senin (20/5/2024).

Sri Mulyani menyampaikan upaya untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.

Oleh karena itu, APBN 2025 dirancang dengan mengendalikan risiko utang yang terkelola dalam kisaran 37,98% hingga 38,7% dari PDB.

Sebagaimana diketahui, dokumen KEM-PPKF merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.

BACA JUGA: Pemerintah Iran Mengkonfirmasi Presiden Ebrahim Raisi Meninggal Dunia Akibat Jatuhnya Helikopter Bell 212

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa KEM-PPKF yang disusun Kementerian Keuangan tersebut akan mengakomodir program kerja untuk pemerintahan yang baru, salah satunya program makan siang gratis.

Dia menyampaikan pemerintah membuka ruang fiskal sehingga memungkinkan agar program-program dari pemerintahan selanjutnya dapat berjalan melalui penggunaan APBN 2025.

“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” jelasnya.

Namun demikian, dia mengatakan pemerintah akan tetap melakukan kalkulasi dalam merancang postur pagu indikatif yang tepat agar program-program pemerintah selanjutnya dapat sesuai dengan APBN 2025.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Maya Herawati
Maya Herawati Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online