Bagi Pengguna Gas Melon yang Belum Daftar di Pangkalan, Ini Solusi dari Pertamina

Harianjogja.com, JOGJA—PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) menyampaikan pembeli Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas melon per 1 Juni 2024 yang belum terdaftar di pangkalan akan dilayani dengan menunjukkan KTP.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga JBT, Brasto Galih Nugroho mengatakan sejak Desember 2023 semua pangkalan LPG 3 Kg di Jateng & DIY sudah bisa bertransaksi dengan pencatatan digital melalui NIK.

Dia menjelaskan agar bisa dicatat secara digital, konsumen perlu menunjukkan NIK di KTP-nya. Hanya saja, waktu itu masih ditolerir pangkalan LPG 3 kg yang belum 100% melaksanakan pencatatan digital dan masih di log book.

Brasto mengatakan per Juni 2024 besok, semua pangkalan LPG 3 kg wajib mencatat secara digital di sistem melalui pencatatan NIK. "Konsumen yang belum terdata masih bisa dilayani dengan menunjukkan KTP dan KK untuk didata," ucapnya, Rabu (29/5/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan mestinya penambahan konsumen baru LPG 3 Kg tidak banyak. Misalnya ada keluarga miskin baru atau muncul usaha mikro baru.

Baca Juga

Pembelian Gas Melon per 1 Juni Wajib Pakai KTP

Viral Gas Melon Isinya Kurang, Ini Tanggapan Kementerian ESDM

Agen & Pangkalan yang Jual LPG 3 kg Tanpa KTP Siap-Siap Ditutup

Pertamina meminta bagi rumah tangga mampu dan usaha yang levelnya di atas usaha mikro agar menggunakan LPG nonsubsidi. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Migas No.B-2461/MG.05/DJM/2022.

Ada delapan golongan yang dilarang menggunakan LPG 3 yaitu restaurant, hotel, usaha binatu, usaha tani tembakau, usaha peternakan, usaha batik, usaha jasa las, usaha pertanian yang belum mendapatkan konversi dari pemerintah.

"Rumah tangga mampu dan usaha yang levelnya di atas usaha mikro agar menggunakan LPG non subsidi," lanjutnya.

Melansir dari JIBI/Bisnis.com, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR menyampaikan per 1 Juni 2024 pembelian LPG 3 Kg wajib menggunakan KTP.

Riva menyampaikan per 30 April 2024, sudah ada 41,8 juta NIK yang terdaftar untuk program Subsidi Tepat LPG. Dari jumlah tersebut, 88% pendaftarnya berasal dari sektor rumah tangga.

Perinciannya adalah 35,9 juta NIK berasal dari sektor rumah tangga, 5,8 juta NIK berasal dari sektor usaha mikro, 70.300 NIK berasal dari pengecer, 29.600 NIK dari nelayan sasaran dan 12.800 NIK petani sasaran.

"Dapat kami laporkan bahwa per 1 Juni nantinya pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kg itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP," ucapnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.