Informasi Wajib Pajak Diduga Bocor, Pakar: Perlindungan Data Harus Diperkuat Lagi

Harianjogja.com, JOGJA—Data wajib pajak (WP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diduga bocor. Menanggapi hal ini, Pakar Keamanan Informasi Independen, Tri Febrianto mengaku prihatin sebab beberapa waktu terakhir banyak kejadian terkait kebocoran data terjadi di Indonesia.

Membuat masyarakat resah sebab datanya ada di situ. Ia menyarankan perlindungan data diperkuat lagi khususnya monitoring preventif. Deteksi diperketat lagi di sisi internal, termasuk melihat lagi apakah SOP pengamanan informasi dan kebijakan masih tepat atau perlu di improve.

"Ini harus ada audit berkala untuk menekan risiko tersebut," ucapnya, Sabtu (21/9/2024).

Ia mengaku prihatin melihat lemahnya perlindungan data pribadi. Penguatan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya semua pimpinan dan stakeholder harus berkomitmen dalam pengamanan data.

Lebih lanjut Tri mengatakan kebocoran data punya dampak buruk. Seperti yang kerap masyarakat rasakan mendapatkan telepon asing, bisa mengarah ke penipuan. Sehingga bertanya-tanya dari mana nomornya bisa didapat.

"Kita sering dapat telepon asing ada juga ajakan begini begitu," lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pada dasarnya keamanan data juga termasuk tanggung jawab masing-masing orang. Dia menyarankan jangan mudah tertarik pada ajakan-ajakan yang mengharuskan mengisi data pribadi. Serta jangan mudah membagikan data pribadi di sosial media.

BACA JUGA: PDIP Pastikan Bakal Ada Pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto

"Termasuk instal sesuatu juga harus hati-hati, dan jangan mengumbar password."

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menyampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan data log access dalam enam tahun terakhir tidak ada indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

Lalu struktur data yang tersebar bukan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan WP.

Ia menyebut terkait dugaan kebocoran data DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya DJP berkomitmen selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data WP dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.

Serta terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data WP dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi. "Melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan
security awareness," paparnya.

DJP mengimbau para WP untuk turut menjaga keamanan data masing-masing. Antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

Selain itu, DJP juga meminta bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP. Melalui kanal pengaduan DJP yaitu Kring Pajak 1500200, posel ke [email protected], situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id. (Anisatul Umah)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.