Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.211,8 Triliun per Juli 2026, Ini Rinciannya
Utang luar negeri Indonesia mencapai Rp8.211,8 triliun per Juli 2026, naik 4,9% YoY. ULN publik naik, sedangkan swasta terkontraksi.
Ilustrasi wajib pajak - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menunggu keputusan final Presiden Prabowo Subianto terkait kepastian kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti tidak menampik bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyatakan kemungkinan besar kenaikan tarif PPN akan ditunda. Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu keputusan pasti.
"Terkait hal tersebut [pernyataan Luhut], DJP [Direktorat Jenderal Pajak] senantiasa akan mengikuti keputusan pemerintah," jelas Dwi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/11/2024).
Sebelumnya, Luhut menekankan bahwa pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif PPN.
Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan.
"Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial]," kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).
BACA JUGA: Luhut Sebut Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025 Kemungkinan Ditunda
Luhut mencontohkan, salah satu usulan bansos yang tengah digodok dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk listrik yang sumber pendanaannya dari APBN.
Kendati demikian, dia meminta setiap bersabar sebelum ada pengumuman resmi. Menurutnya, pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
"Mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan," ujarnya.
Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah belum berencana menunda amanat UU HPP tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Utang luar negeri Indonesia mencapai Rp8.211,8 triliun per Juli 2026, naik 4,9% YoY. ULN publik naik, sedangkan swasta terkontraksi.
Simak 10 rekomendasi mobil angkut barang untuk usaha, mulai dari Suzuki Carry, Gran Max, hingga Isuzu Traga, beserta spesifikasi dan estimasi harga.
Kemenaker menargetkan 50.000 pekerja terdampak PHK mengikuti pelatihan vokasi. Simak syarat, dokumen, cara daftar, dan fasilitasnya.
National Geographic memilih 25 destinasi wisata dunia untuk 2027. Penang, Malaysia, menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam daftar.
PSIM Jogja kehilangan Ze Valente untuk dua laga kandang melawan Borneo FC dan Dewa United setelah Komdis PSSI menjatuhkan hukuman tambahan.
Memori HP cepat penuh saat mengedit foto dan video? Kenali penyebabnya dan simak cara mengelola cache serta file sementara dengan aman.