Advertisement
Luhut Sebut Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025 Kemungkinan Ditunda
Luhut Binsar / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap potensi penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada awal tahun depan seiring dengan penolakan dan pertimbangan pemerintah.
Ia mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan.
Advertisement
"Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial]," kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).
Luhut menegaskan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat guna memulihkan daya beli konsumen dan ekonomi rakyat yang dinilai masih sulit.
Kendati demikian, hingga saat ini Luhut menyebutkan bahwa pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut.
"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan," ujarnya.
BACA JUGA: Buruh DIY Tolak Kenaikan PPN 12%, Ini Alasannya
Lebih lanjut, Luhut menerangkan salah satu usulan bansos yang tengah digodok dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk listrik yang sumber pendanaan nya dari APBN.
Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan pelaku usaha mendesak pemerintah menunda implementasi kenaikan PPN tahun depan.
“Kamis kami dipanggil Kemenkeu dan kami akan menegaskan kembali [penundaan PPN 12%]. Kamis besok,” kata Shinta di sela-sela diskusi media bersama Apindo, Selasa (26/11/2024).
Shinta menyebut, Apindo sebelumnya telah meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di 2025. Permohonan tersebut bahkan sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
Pelaku usaha menilai, kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan untuk mengerek PPN 12%. Untuk itu, Apindo minta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana implementasi PPN 12% di 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
UMP 2026 Mulai Berlaku, Ini Besarannya
Pelatihan Hingga Pemagangan, BRI Peduli Dampingi Difabel untuk Berdaya
Menkeu Optimistis IHSG Tembus 10.000 Akhir 2026
Awal 2026, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp70.500 per Kg
Advertisement
Update Harga Emas Antam, Galeri 24 dan UBS Hari Ini 1 Januari 2026
Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Turun Mulai 1 Januari 2026
Bulog DIY Pastikan Harga Beras Stabil Jelang Tahun Baru 2026
HPE Konsentrat Tembaga dan Emas Naik Awal Januari 2026
Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp65.300 per Kg, Telur Ayam Rp32.950
Advertisement
BRI Hadirkan Program Healing untuk Anak Terdampak Banjir di Sumatra
Update Harga Emas Hari Ini: UBS dan Galeri24 Merosot, Antam Stagnan
Libur Nataru, Kunjungan Mal di DIY Naik 20 Persen, Ini Pemicunya
Kebocoran Data, Coupang Siapkan Kompensasi Rp19 Triliun tapi Dikritik
Serapan APBN DIY 2025 Ditargetkan 95 Persen
Advertisement
Kebutuhan Garam Industri 2026 Ditetapkan, Impor Diperketat
Berita Pilihan
Advertisement
Bandara YIA Layani 225.718 Penumpang Selama Libur Nataru
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Turun Mulai 1 Januari 2026
- Update Harga Emas Antam, Galeri 24 dan UBS Hari Ini 1 Januari 2026
- Awal 2026, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp70.500 per Kg
- Menkeu Optimistis IHSG Tembus 10.000 Akhir 2026
- Pelatihan Hingga Pemagangan, BRI Peduli Dampingi Difabel untuk Berdaya
- UMP 2026 Mulai Berlaku, Ini Besarannya
Advertisement
Advertisement
