Penerimaan Pajak DIY Rp4,5 Triliun hingga September, DJP Genjot Pengawasan
Penerimaan pajak DIY mencapai Rp4,5 triliun hingga September 2026. DJP memperkuat pengawasan wajib pajak dan koordinasi dengan pemda.
Ilustrasi turis asing./Harian Jogja-Gigih M Hanafi
Harianjogja.com, JOGJA— Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut pengetatan anggaran berdampak pada promosi pariwisata yang semakin terbatas. Ketua GIPI DIY, Bobby Ardianto mengatakan kondisi ini dilematis, sebab Asia dan Eropa yang menjadi market DIY tidak pernah disentuh promosi.
Menurutnya GIPI DIY telah menyampaikan kepada pemangku kepentingan di industri pariwisata, ada atau tidak dukungan dari pemerintah industri ini tetap harus jalan untuk promosi. Ini menjadi bagian untuk menjaga eksistensi pariwisata DIY.
"Tahun 2025 potong semua gak ada promosi, hanya Matta Fair dan hanya diikuti satu perwakilan dinas dan satu perwakilan industri," ucapnya, Senin (10/2/2025).
Bobby mengatakan promosi yang semakin terbatas tentu berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman). Sebagian market yang mestinya ke Indonesia namun memilih ke Vietnam.
Oleh karena itu, perlu menjadi evaluasi bersama di tingkat kementerian agar Indonesia tidak kehabisan banyak Wisman. Menurutnya sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah yang fokus dari sisi inbound, fokusnya masih ke destinasi bersih.
"Sangat bisa memungkinkan [tahun ini lebih rendah] perlu disadari bersama kondisi perekonomian dunia belum settle," jelasnya.
Tanggapan Ketum Kadin DIY pada Pengetatan Anggaran
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, GKR Mangkubumi angkat bicara menanggapi adanya pengetatan anggaran. Dia mengatakan efisiensi ini tidak hanya berlaku pada pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat.
Menurutnya Kadin DIY juga memahami saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar pengusaha.
GKR Mangkubumi mengibaratkan seperti sapu lidi kalau hanya satu saja tidak bermanfaat. Sehingga diperlukan sinergi dengan para pengusaha untuk maju bersama apapun bidang usahanya.
"Kolaborasi, sinergi antar pengusaha, kemitraan duduk bersama. Itu memang yang sekarang kita perlukan," ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan dengan adanya kesolidan dengan aneka ragam bidang usaha bisa menciptakan suatu inovasi baru. "Ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kita kolaborasi dan sinergi," lanjutnya. (Anisatul Umah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penerimaan pajak DIY mencapai Rp4,5 triliun hingga September 2026. DJP memperkuat pengawasan wajib pajak dan koordinasi dengan pemda.
Timnas U-15 Indonesia kalah 0-3 dari Wales pada laga kedua Grup G Festival FIFA 2026. Tiga gol Wales tercipta pada babak kedua.
Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal UMKM hingga 2028 karena banyak pelaku usaha belum memenuhi target dan terkendala administrasi.
Rute Trans Jogja ke Gunungkidul belum terealisasi meski dikaji sejak 2025. Warga berharap layanan ini mengurangi kepadatan Jalan Jogja-Wonosari.
Jogja Expo 2026 membuka peluang UMKM DIY memasuki rantai pasok haji dan umrah. Kerja sama awal yang terbentuk mencapai sekitar Rp1 miliar.
Simak cara cek status penerima BPNT Rp600.000, syarat kepesertaan, penyebab bantuan belum masuk rekening, dan langkah penarikan tunai.