Jelang Nataru 2026, DIY Ajukan Tambahan Kuota Pertalite ke BPH Migas
Seluruh kabupaten/kota di DIY mengajukan tambahan kuota Pertalite ke BPH Migas menjelang libur Nataru 2026.
Pertumbuhan ekonomi ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) UGM, Yudistira Hendra Permana menyebut pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih menjadi tantangan perekonomian tahun ini. Menurutnya krisis global sejak Covid yang belum pulih sepenuhnya menjadi salah satu penyebab.
Selain itu kondisi global juga masih dihadapkan pada krisis ekonomi, energi, dan geopolitik. Kondisi ini berdampak ke Indonesia, menyebabkan berbagai tekanan ekonomi hingga kemampuan daya beli masyarakat.
"Pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih menghantui perekonomian Indonesia sepanjang 2025," ucapnya, Sabtu (15/2/2025).
Dia menjelaskan angka pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid stagnan di sekitar 5%, sehingga ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tren deflasi secara gradual juga terjadi sampai saat ini.
Lapangan kerja dan upah yang tidak terjamin, kata Yudistira, membuat masyarakat merasakan ketidakpastian yang cukup tinggi. Ketidakpastian ekonomi menurutnya membuat masyarakat menahan tingkat konsumsi.
"Ketika permintaan menurun, produsen juga akan berhitung yang dapat berdampak pada layoff pegawai, dan lainnya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan masyarakat dan pemerintah perlu melakukan antisipasi, sebab tren menurunnya kemampuan daya beli ini akan berdampak jangka panjang bila tidak diurus dengan baik. Ia menjelaskan momen bulan puasa dan lebaran bisa menjadi salah satu pembuktian karena biasanya konsumsi masyarakat meningkat.
BACA JUGA: Aturan Baru, Korban PHK Dapat Gaji 60 Persen Selama Enam Bulan
Ia menyebut salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremoni. Namun, relokasi anggaran perlu dilakukan dengan tepat. Salah satu yang dia sorot adalah komposisi kabinet yang saat ini cukup ‘gemuk’ dengan penambahan beberapa kementerian menambah jumlah pos anggaran.
"Pengetatan anggaran MBG [makan bergizi gratis] perlu diperhatikan sebab sekarang anggaran pendidikan dan kesehatan terkena imbasnya dan dianggap hanya sebagai sektor penunjang."
Yudistira menyebut anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya tidak dipangkas karena pembangunan sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesehatan.
"Untuk landasan transformasi yang dibangun adalah modal manusianya melalui pendidikan dan kesehatan, jadi jangan sampai anggarannya dipotong."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Seluruh kabupaten/kota di DIY mengajukan tambahan kuota Pertalite ke BPH Migas menjelang libur Nataru 2026.
Bau toilet yang membandel bisa dipicu bakteri hingga kebocoran kloset. Simak 7 cara menghilangkan bau toilet secara efektif di rumah.
Ukuran sepatu yang sama belum tentu terasa pas. Simak faktor yang membuat ukuran sepatu berbeda meski angka pada label serupa.
HP RAM 8 GB hingga 12 GB makin terjangkau pada 2026. Simak daftar harga dan pilihan terbaik sesuai kebutuhan dan anggaran.
Smartphone brain bukan istilah medis resmi. Dokter menjelaskan kaitannya dengan fokus, tidur, dan sakit kepala.
Apple menghadapi ganti rugi US$5,7 miliar atau sekitar Rp102,6 triliun setelah juri AS menyatakan Taptic Engine melanggar dua paten.