Advertisement
Aturan Baru, Korban PHK Dapat Gaji 60 Persen Selama Enam Bulan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal mendapat 60% gaji selama 6 bulan. Demikian bunyi dalam aturan baru yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto per 7 Februari 2025 lalu.
Aturan baru yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Advertisement
“Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah, untuk paling lama 6 bulan,” demikian bunyi aturan itu, dikutip Minggu (16/2/2025).
Adapun, besaran upah yang bakal menjadi patokan untuk pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan itu didasarkan pada laporan gaji terakhir yang disampaikan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tak melebihi batas upah yang ditetapkan.
Batas upah yang ditetapkan dimaksud sebesar Rp5 juta. Dengan demikian, apabila mengacu pada batas upah maksimal itu, korban PHK setidaknya bakal mendapat pemasukan jaminan sebesar Rp3 juta.
“Dalam hal upah melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tuai sebesar atas atas upah,” bunyi Pasal 21 Ayat 4.
Namun demikian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan itu bakal hangus apabila pekerja tak kunjung melakukan klaim permohonan selama 6 bulan sejak terjadi pemutusan hubungan kerja.
Klaim JKP itu juga tak berlaku apabila pekerja yang terkena PHK telah mendapat pekerjaan ataupun meninggal dunia.
Di sisi lain, aturan itu juga mencakup perubahan besaran iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang semula ditetapkan sebesar 0,46% kini menjadi 0,36% dari upah sebulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ekonom UMY: Demonstrasi Bisa Dorong Inflasi dan Menekan Pertumbuhan Ekonomi
Jaringan Gas Cirebon-Semarang Bakal sampai Bandung dan Jogja
Gelombang Demonstrasi Dipastikan Menpar Tidak Ganggu Pariwisata
Penyaluran Beras SPHP di Ritel Modern Segera Dimasifkan
Advertisement
Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Naik Rp3,6 Triliun
Menperin Minta Dunia Industri Otomotif Hindari PHK
Neraca Perdagangan DIY Surplus 221,34 Juta Dolar AS di Juli 2025
DPD REI DIY Berharap BI Rate Bisa Diturunkan Lagi
Pelaku Wisata Hingga Properti Sambut Baik Rencana Kucuran Stimulus Ekonomi
Advertisement
Kementerian ESDM Targetkan 5.758 Desa Tersambung Listrik 2029
Dana Koperasi Desa Merah Putih Rp16 Triliun, Ini Asal Anggarannya
Selama Agustus 2025, Jutaan Orang Gunakan Kereta Api
Ini Target Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Menurut BI
Menteri Pertanian Tegaskan Tidak Ada Kelangkaan Beras
Advertisement
Penyaluran Beras SPHB Capai 303 Ribu Ton per 1 September
Berita Pilihan
- Penyaluran Beras SPHP di Ritel Modern Segera Dimasifkan
- Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Naik Rp3,6 Triliun
- Pelaku Wisata Hingga Properti Sambut Baik Rencana Kucuran Stimulus Ekonomi
- Menteri Pertanian Tegaskan Tidak Ada Kelangkaan Beras
- Daftar Rencana Stimulus Ekonomi Pemerintah hingga Akhir 2025
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian ESDM Targetkan 5.758 Desa Tersambung Listrik 2029
- Pelaku Wisata Hingga Properti Sambut Baik Rencana Kucuran Stimulus Ekonomi
- DPD REI DIY Berharap BI Rate Bisa Diturunkan Lagi
- Neraca Perdagangan DIY Surplus 221,34 Juta Dolar AS di Juli 2025
- Menperin Minta Dunia Industri Otomotif Hindari PHK
- Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Naik Rp3,6 Triliun
- Penyaluran Beras SPHP di Ritel Modern Segera Dimasifkan
Advertisement
Advertisement
