Desil Kesejahteraan Berubah, DPRD DIY Minta Data Dicek Lagi
DPRD DIY menyoroti perubahan desil kesejahteraan yang dinilai belum sesuai kondisi warga dan meminta data disandingkan dengan kondisi riil.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai pekerja hotel sejak okupansi semakin susut imbas kebijakan efisiensi pemerintah, salah satunya di Jakarta. Sebagai kota tujuan wisata DIY masih lebih beruntung, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY berkomitmen untuk menghindari PHK.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan PHK sangat tidak diharapkan terjadi di DIY. Menurutnya okupansi hotel pada Mei 2025 sudah cukup baik, rata-rata 75% meski masih didominasi Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Naik sekitar 15%-30% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
"Kondisi di DIY lebih beruntung dari Jakarta, karena DIY juga sebagai pilihan destinasi dengan akses yang mudah, kita sudah sepakat untuk menghindari PHK," ucapnya, Rabu (4/6/2025).
Deddy berharap kepada pemerintah agar anggaran belanja kementerian-kementerian segera dibelanjakan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran. Sehingga hotel bisa bernafas dan bertahan.
Kemudian pelarangan-pelarangan study tour di berbagai daerah ditinjau ulang. Menurutnya PHRI DIY sepakat dengan pembenahan mekanisme study tour, namun bukan melarang.
"Serta pemerintah daerah (Pemda) bisa memberikan kami relaksasi pajak serta keringanan atau potongan pembayaran PDAM, PLN," ujarnya.
BACA JUGA: Tingkat Hunian dan Pendapatan Turun, Hotel-hotel di Jakarta Bakal Pangkas Karyawannya
Lebih lanjut dia mengatakan saat ini Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) dari pemerintah belum signifikan okupansinya, masih kurang dari 10%. MICE untuk acara wisuda sekolah ia sebut juga sudah mulai ada, belum banyak baru sekitar 10%.
"[MICE wisuda] ada di swasta tapi juga belum banyak baru 10% saja."
Melansir dari JIBI/Bisnis.com Pengusaha hotel yang tergabung dalam PHRI Jakarta berencana untuk memangkas karyawannya, menyusul penurunan tingkat hunian dan pendapatan. Kondisi ini utamanya dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam survei yang dilakukan PHRI Jakarta pada April 2025, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono menyampaikan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian. Sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi ini terus berlangsung.
"Itu akan berkisar sekitar 10%-30% jumlah karyawan [dari masing-masing hotel] akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY menyoroti perubahan desil kesejahteraan yang dinilai belum sesuai kondisi warga dan meminta data disandingkan dengan kondisi riil.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 diprediksi 5,3-5,6 persen. GREAT Institute menyebut investasi dan kepercayaan menjadi kunci.
UPN Veteran Yogyakarta memperkuat tata kelola KDMP Gondangan, Klaten, melalui pendampingan kelembagaan, administrasi, dan manajemen koperasi.
Penutupan HUT ke-81 Jateng di Boyolali dimeriahkan lari 5K, 4.500 kuliner gratis, GPM, UMKM, cek kesehatan, dan hiburan rakyat.
28 penerima bansos di Kulonprogo terindikasi judol. Mayoritas lansia dan gaptek, kalurahan telusuri dugaan aktivitas oleh anggota keluarga.
Seleksi petugas haji 2027 dibuka hingga 31 Agustus. Cek syarat, formasi, jadwal CAT, surat rekomendasi, BPJS, dan link pendaftaran.