Gelar High Level Meeting, TPID DIY Soroti Beberapa Faktor Risko Pemicu Inflasi

Harianjogja.com, JOGJA— Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY menggelar High Level Meeting (HLM) evaluasi inflasi semester I 2025 serta upaya pengendalian inflasi ke depan, Selasa (24/6/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa 2025 yang dicanangkan di DIY.

HLM kali ini menyoroti beberapa faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu risiko inflasi DIY. Di antaranya pengaruh faktor musiman meliputi cuaca, pola tanam, permintaan, serta kenaikan tensi geopolitik global yang berpotensi memicu tekanan harga komoditas global.

BACA JUGA: Disperindag Sebut Deflasi DIY Masih Kategori Aman, Ini Alasannya

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan perlunya inisiatif pengendalian inflasi berdasarkan kerangka 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Menurutnya ada beberapa inisiatif prioritas yang perlu terus dilanjutkan dan dioptimalkan.

Seperti keberlanjutan produksi bahan pangan, penggunaan belanja daerah yang lebih optimal sebagai bantalan fiskal yang tangguh, operasi pasar/gerakan pasar murah/stabilisasi pasokan harga pangan yang menjangkau kantong kemiskinan. Kemudian integrasi data spasial melalui Geoportal, peningkatan literasi publik, percepatan implementasi Sistem Logistik Daerah (Sislogda) dan digitalisasi neraca pangan untuk mendukung pemetaan kebutuhan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

"Upaya stabilitasi dan ketahanan pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang didukung dengan inovasi dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, serta lapisan masyarakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat," ucapnya dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (25/6/2025).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan pentingnya menindaklanjuti arahan GNPIP agar inflasi DIY terkendali. Seperti lewat peningkatan produksi komoditas pangan strategis, penguatan program offtaker untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan antar waktu dan antar daerah.

"Serta penguatan KAD untuk pemenuhan dan distribusi pasokan pangan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS DIY Herum Fajarwati menjelaskan bahwa inflasi DIY bersifat fluktuatif, namun pergerakannya masih sejalan dengan inflasi nasional. Di mana inflasi DIY selama Januari-Mei 2025 (mtm) menurut hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 utamanya disumbang dari komoditas dengan andil terbesar yaitu bensin dan beras. Bobotnya masing-masing sebesar 5,57% dan 5,04%.

Menurutnya setiap daerah perlu melakukan pemetaan dan pengendalian terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan atau penurunan harga. "Utamanya pada komoditas yang memiliki andil yang besar dan komoditas yang memiliki gejolak harga yang tinggi," jelasnya.(**) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.