Danantara Pastikan Transformasi BUMN Disertai Kepastian Hukum
Danantara memastikan transformasi dan penataan BUMN dilakukan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko.
Ilustrasi beras - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Beras subsidi oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium beredar di sejumlah minimarket terkenal.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pengungkapan beras oplosan itu setelah tim terkait melakukan pengambilan sampel dari berbagai tingkatan distribusi, termasuk dari beberapa minimarket dan supermarket. “Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Namun, saat ini pihaknya mengaku telah melihat pihak minimarket yang secara tiba-tiba menarik produk beras oplosan tersebut dari peredaran setelah Amran membongkar kasus tersebut. Diharapkan langkah ini akan berdampak positif bagi konsumen. Meski demikian, Amran menyebut bukti-bukti terkait praktik pengoplosan ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Terkait dengan sanksi, Amran meminta agar penindakan hukum difokuskan pada produsen besar yang melakukan kecurangan, bukan kepada pedagang kecil. “Jangan korbankan pedagang kecil. Tapi ke produsennya yang besar-besar. Janganlah yang penjual eceran,” kata dia.
BACA JUGA: Kenaikan Tarif Ojek Online, Gojek Sebut Siap Menerapkan
Pasalnya, ia menjelaskan pedagang eceran seringkali hanya menerima dan menjual barang tanpa mengetahui apakah produk tersebut sesuai standar atau tidak. Amran mengaku geram dengan pihak-pihak yang mempermainkan harga beras. Meskipun stok beras melimpah, harga di pasaran justru naik akibat praktik kotor ini.
Ia mengatakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi ikut dioplos menjadi beras premium. Modusnya, 80% beras SPHP diambil dan dicampur untuk dijadikan beras premium, sementara 20% sisanya dijual sesuai ketentuan di kios-kios.
Amran memperkirakan kerugian akibat pengoplosan beras SPHP ini mencapai Rp10 triliun dalam lima tahun terakhir, atau sekitar Rp2 triliun per tahun. Ia menyebutkan ada 212 produsen merek bebas yang terlibat dalam kecurangan ini, dan mereka telah mulai dipanggil oleh Satgas Pangan Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Danantara memastikan transformasi dan penataan BUMN dilakukan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko.
Wali Kota Solo Respati Ardi prioritaskan guru dan nakes dalam rekrutmen CASN. Pemkot kejar solusi kekurangan tenaga pendidikan.
Menkeu Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil bahas strategi peningkatan PNBP, swasembada energi, dan listrik desa. Ini target dan datanya.
Merokok meningkatkan risiko kanker mulut secara signifikan. Ketahui penyebab, dampak, dan cara menurunkannya menurut dokter.
BGN akan menangguhkan SPPG tanpa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Kebijakan ini demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
Serangan Israel ke Lebanon kembali meningkat. Puluhan wilayah dihantam, korban tewas bertambah. Simak perkembangan terbaru konflik Timur Tengah.