OPINI: Bank Indonesia dan Investasi
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.
Foto ilustrasi beras. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut pemerintah tidak pernah memberikan arahan untuk menarik beras premium oplosan dari ritel modern.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan informasi ini di tengah rencana Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang akan menarik semua beras premium oplosan dari gerai ritel modern.
“Nggak, nggak ditarik,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Alih-alih menarik beras premium oplosan, Zulhas meminta para produsen beras secepat mungkin untuk menurunkan harga sesuai dengan kualitas beras yang diproduksi. “Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” ucapnya.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Dosen Pemimbing Akademik Kasmudjo Sempat 4 Kali ke Pabrik Kayu Miliknya
Zulhas mengatakan, hingga saat ini pihak berwenang telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 perusahaan produsen beras yang diduga melakukan pelanggaran.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menegaskan, produsen beras yang menjual beras tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Jadi pesannya jelas. Segera, jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” ujarnya.
Dalam catatan JIBI/Bisnis Indonesia, Aprindo sebelumnya memastikan semua beras premium oplosan yang sudah terlanjur beredar akan ditarik dari ritel modern.
Ketua Umum Aprindo Solihin menyebut peritel sesegera mungkin meretur beras premium oplosan ke masing-masing produsen beras, termasuk merek beras Alfamart.
“Segera mungkin kita retur. Sampai produsennya meyakinkan kita berdasarkan standar mutu memang sudah terpenuhi. Lalu kita terima barangnya. Kalau enggak, kitae nggak mau terima,” kata Solihin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.
Mutasi Polri November 2026 menyasar enam perwira terkait Polda DIY, termasuk pergantian Kapolresta dan Wakapolresta Yogyakarta.
Sri Sultan mengingatkan pemanfaatan kekayaan geologi Indonesia harus memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
PVMBG menjelaskan daratan baru di perairan Tual terbentuk dari material mud volcano yang terdorong ke permukaan setelah aktivitas gempa.
Rosan Roeslani menargetkan laporan keuangan Danantara selesai November 2026 setelah proses konsolidasi lebih dari 1.000 perusahaan.
DPRD Kulonprogo meminta event wisata tetap digelar pada 2027. Dispar mencatat 12 agenda, termasuk Arung Progo Festival menuju PON 2028.