Konsultan Kemendikbudristek Divonis 4 Tahun di Kasus Chromebook
Konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook.
Nozzle BBM - Foto dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu melalui Pertamina yang belakangan menjadi sorotan.
"Mohon waktu, karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji yang mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Qodari menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun karena isu impor BBM berkaitan dengan masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sering kali muncul implikasi yang tidak diinginkan.
BACA JUGA: DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Menurut dia, kondisi tersebut bisa diibaratkan sebagai titik buta atau blind spot dalam mengemudi. Qodari menekankan pentingnya membangun mekanisme agar potensi blind spot tersebut dapat diidentifikasi sejak awal.
Kebijakan yang dijalankan diharapkan tidak menimbulkan pro dan kontra, kontroversi, ataupun kerugian di kemudian hari. "Nah mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot-blind spot itu bisa di identifikasi dari awal gitu, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari mudah-mudahan," ujarnya.
Kelangkaan BBM telah berlangsung sejak Agustus 2025 di sejumlah SPBU swasta yang dikelola oleh Shell dan BP. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM tambahan. Guna memenuhi kebutuhan BBM-nya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membelinya dari Pertamina.
BACA JUGA: Nelayan Baron Gunungkidul Dilatih Bertahan Hidup di Laut
Oleh karena itu, pengelola SPBU swasta diminta untuk mengumpulkan data volume yang dibutuhkan dan spesifikasi BBM masing-masing kepada Kementerian ESDM untuk diolah sebelum diberikan kepada Pertamina.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi. Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina, yang kemudian dikenal sebagai impor BBM satu pintu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook.
KPK umumkan harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto 2025 mencapai Rp2,06 triliun. Ini rincian lengkap asetnya.
Simak cara cetak STNK setelah bayar pajak online lewat SIGNAL. Praktis, tanpa antre, dan resmi berlaku 2026.
Nadiem Makarim tampil dengan gelang detektor saat sidang kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Kini berstatus tahanan rumah.
Pemkab Magelang perkuat data kependudukan untuk tekan kemiskinan. Inovasi pelayanan cepat hingga 1 jam terus dikembangkan.
Pemda DIY buka peluang bantuan lampu Stadion Mandala Krida, namun masih menunggu persetujuan KPK sebelum realisasi.