KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Foto ilustrasi energi baru terbarukan. (Istimewa/Info Migas)
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 16 nama calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan ke DPR RI, sebagai bagian dari tahapan seleksi calon anggota periode 2026–2030.
Nama calon anggota DEN periode 2026-2030 diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani pada Rabu (29/10/2025).
Penyerahan nama-nama tersebut menjadi awal dari tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), untuk menentukan APK DEN periode mendatang.
"Kementerian ESDM berharap pelaksanaan seleksi selanjutnya dapat berjalan dengan baik, hingga diperoleh APK DEN yang terbaik untuk dapat mengawal kebijakan energi nasional," ujar Sekretaris Jenderal DEN Dadan Kusdiana melalui keterangan resmi dikutip Kamis (30/10/2025).
Melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, akan dipilih delapan nama yang nantinya ditetapkan oleh Prabowo sebagai APK DEN periode 2026-2030.
Proses ini merupakan bagian dari tahapan formal untuk pengisian jabatan pada periode yang bersangkutan.
Adapun, 16 calon peserta untuk mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan DEN adalah sebagai berikut:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut operasi di Papua berhasil merebut delapan pucuk senjata dari kelompok OPM.
Tim Pokemon Unite Indonesia meraih medali perak Asian Games setelah melampaui target awal perunggu dan menembus partai final.
Banjir kembali merendam 13 desa di tujuh kecamatan Aceh Tenggara. Sebanyak 52 KK atau 203 jiwa terdampak.
Borobudur 100 digelar 19-20 Desember 2026 dengan target 1.000 peserta sekaligus menggalang donasi untuk anak cerebral palsy.
RUU APBN 2027 mengatur kewenangan Menteri Keuangan melakukan audit khusus terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.