BGN Tegas! SPPG Tanpa Sertifikat Higiene Terancam Disetop
BGN akan menangguhkan SPPG tanpa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Kebijakan ini demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
Foto ilustrasi beras. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa impor beras medium 2025 tidak dilakukan lagi, sementara impor yang berjalan hanya mencakup beras premium/kusus dan beras untuk kebutuhan industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada tahun 2025. Impor beras yang dilakukan saat ini hanya mencakup beras premium/kusus dan beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.
“Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota tahun 2024,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Amalia juga menambahkan bahwa beras yang diimpor sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali.
BPS mencatat bahwa jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari–Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090). Amalia menegaskan bahwa “Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari–Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras, bubur, dan sebagainya”.
Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri.
Sebelumnya, BPS merilis angka potensi produksi beras nasional untuk periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton. Produksi tersebut meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan industri dan segmen beras khusus. Dengan demikian, impor beras medium 2025 bukan lagi kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
BGN akan menangguhkan SPPG tanpa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Kebijakan ini demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
Maskapai penerbangan Eropa mulai memangkas penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet yang membuat sejumlah rute tidak lagi menguntungkan.
Meta menghadirkan fitur Incognito Chat AI di WhatsApp dengan teknologi Pemrosesan Privat untuk menjaga kerahasiaan percakapan pengguna.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terkait dugaan korupsi pemerasan OPD.
Mendag Budi Santoso memastikan impor bahan baku plastik berupa nafta dari AS mulai masuk Indonesia pada pertengahan Mei 2026.
Kemenkes mengingatkan cara aman menyimpan dan mengolah daging kurban agar terhindar dari bakteri dan penyakit zoonosis saat Iduladha.