Cegah Kekerasan Seksual, Sekolah Jogja Diminta Lebih Proaktifs
Sekolah di Kota Jogja diminta memperkuat pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan siswa melalui Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Pertumbuhan ekonomi - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memproyeksikan sektor pangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi DIY pada 2026 di tengah keterbatasan ruang fiskal dan dinamika ekonomi nasional maupun global.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menyampaikan perekonomian DIY hingga saat ini masih berada pada tren positif, terutama ditopang sektor-sektor produktif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Kalau kita masih on track untuk pertumbuhan ekonomi. Masih positif lah, dalam artian dari sisi pertumbuhan khususnya di sektor-sektor produktif,” ujar Ni Made, kepada Harianjogja.com belum lama ini.
Menurut Ni Made, struktur PDRB DIY saat ini diperkuat oleh sektor makanan dan akomodasi, industri pengolahan, serta pertanian. Ketiga sektor tersebut dinilai saling terkait dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi DIY.
Penguatan sektor pertanian, lanjutnya, juga beririsan dengan kebijakan nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apabila direncanakan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, program tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani dan pelaku usaha lokal.
“Kalau kita runut lagi, mungkin kalau kita mengaturnya dengan baik, dari sisi perencanaan, dari hulu hilirnya, kemudian keterlibatan seluruh elemen, termasuk kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan komoditas petani, ini cukup menguatkan dari sisi ekonomi di DIY,” katanya.
Meski demikian, Ni Made mengakui bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2026 bukan perkara mudah. Tantangan tersebut muncul di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah serta dinamika ekonomi nasional dan global yang terus berkembang.
Dalam menopang pertumbuhan ekonomi DIY, Pemda DIY masih menempatkan UMKM dan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah. UMKM dinilai memiliki kontribusi dominan karena mencakup berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga perdagangan.
“Perekonomian kita di DIY ini tumbuh mayoritas kan dari UMKM ya. Sama pariwisata yang terus kita andalkan sejak lama,” ujarnya.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga disebut memiliki peran signifikan, terutama dalam mendukung industri pengolahan dan perdagangan yang sebagian besar berbasis usaha kecil dan menengah.
Terkait terobosan baru pada 2026, Ni Made menyebut Pemda DIY masih menunggu arah kebijakan nasional. Namun demikian, penguatan produktivitas, optimalisasi komoditas pangan dan industri, serta kerja sama dengan pihak ketiga akan terus didorong.
“Pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa hanya tergantung kepada sisi sektor pemerintah semata. Ini juga bagaimana kontribusi masyarakat dan swasta, terutama melalui investasi,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan ekspor, pengendalian impor, serta pengembangan ekonomi pedesaan diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun-tahun mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sekolah di Kota Jogja diminta memperkuat pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan siswa melalui Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
The Temple of Champions digelar di Candi Prambanan pada 7 November 2026, menghadirkan pertandingan tinju perebutan sabuk WBC Asia.
Irjen Imipas Rudi Setiawan mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang di Lapas Kelas IIA Cibinong yang masih didalami.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.