Tekanan Harga Barang dan Jasa Diperkirakan Menguat Menjelang Lebaran

Harianjogja.com, JAKARTA—Tekanan kenaikan harga barang dan jasa diperkirakan semakin kuat pada Maret 2026 seiring meningkatnya aktivitas ekonomi menjelang Lebaran. Lonjakan konsumsi masyarakat serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) diproyeksikan mendorong inflasi tahunan mendekati kisaran lima hingga lima koma empat persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan momentum Hari Raya Idulfitri 1447 H menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan inflasi pada periode tersebut.

“Inflasi diperkirakan melonjak lima hingga lima koma empat persen pada Maret (yoy) karena faktor Lebaran, tapi juga dorongan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Tantangan akan muncul saat konsumsi BBM pada saat mudik Lebaran lebih tinggi, sementara stok terganggu dengan adanya perang di Timur Tengah,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Ia menilai kenaikan harga energi berpotensi memberi dampak berantai terhadap harga pangan di tingkat pasar.

“Inflationary pressure dari BBM ke pangan meningkatkan harga di level pasar tradisional dan ritel modern,” ujarnya.

Menurut Bhima, biaya logistik yang meningkat biasanya akan diteruskan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Kondisi tersebut dapat mendorong harga berbagai kebutuhan pokok naik menjelang Lebaran.

Dampaknya, perilaku konsumsi masyarakat juga diperkirakan berubah. Sebagian warga kemungkinan memilih menahan pengeluaran meskipun telah menerima tunjangan hari raya (THR).

“Ekspektasi masyarakat sebagian akan berhemat di kala Lebaran, atau tidak membelanjakan seluruh dana tunjangan hari raya (THR). Efeknya adalah masyarakat menahan belanja barang sekunder dan tersier saat Lebaran. Konsumsi jadi tidak optimal, padahal ini momentum yang ditunggu pelaku usaha sepanjang tahun,” jelasnya.

Bhima juga menilai kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah tujuan mudik.

Ia mencontohkan potensi penurunan lama tinggal pemudik di kampung halaman karena biaya hidup yang meningkat.

“Omzet pelaku usaha akomodasi dan transportasi yang seharusnya naik berkali lipat mungkin tidak sesuai rencana awal,” kata Bhima.

Dalam situasi tersebut, Bhima mengingatkan pentingnya pemerintah memastikan pasokan energi tetap tersedia selama masa libur Lebaran 2026.

Ia menilai perhatian khusus perlu diberikan pada wilayah di luar Pulau Jawa agar tidak terjadi antrean di SPBU maupun agen LPG.

“Pemerintah harus siapkan pasokan, khususnya di luar Jawa. Mungkin saat Lebaran, untuk region Jawa tidak ada masalah. Tapi di daerah harus dipastikan tidak terjadi antrean di SPBU dan agen LPG,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama lima hari bagi aparatur sipil negara maupun pekerja swasta dinilai dapat membantu menekan konsumsi energi selama periode Lebaran.

Namun Bhima menekankan kebijakan tersebut perlu disertai perlindungan terhadap pekerja.

“Pengurangan konsumsi BBM kalau dari kebijakan WFH silakan saja, asalkan ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang. Jangan sampai karena alasan WFH, kemudian ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dianggap produktivitas pekerja turun,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara