Pengamat UGM: Batasi BBM Subsidi untuk Redam Dampak Krisis Minyak

Harianjogja.com, JOGJA—Penutupan Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu lonjakan harga minyak dunia hingga menyentuh US$110 per barel. Kondisi ini dinilai berpotensi menyeret Indonesia ke dalam situasi darurat energi global.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai hampir seluruh negara akan terdampak krisis energi, termasuk Indonesia. Menurutnya, lonjakan harga minyak yang dipicu gangguan distribusi di Selat Hormuz menjadi ancaman serius bagi stabilitas energi global.

Ia mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah menggulirkan sejumlah wacana kebijakan seperti work from home (WFH), konversi kendaraan listrik, hingga transisi energi. Namun, langkah tersebut dinilai kurang relevan untuk menjawab krisis jangka pendek.

“Kebijakan itu lebih bersifat jangka panjang, sementara kondisi sekarang membutuhkan solusi cepat,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Pembatasan BBM Subsidi Jadi Solusi Jangka Pendek

Fahmy menawarkan opsi kebijakan yang lebih realistis dalam jangka pendek, yakni pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp120 triliun per tahun.

Ia menilai, kebijakan pembatasan BBM subsidi sebenarnya sudah lama diwacanakan sejak era Presiden Joko Widodo, namun belum pernah terealisasi secara optimal.

Salah satu kendala utama, lanjutnya, adalah mekanisme pengawasan yang belum efektif. Program seperti MyPertamina dinilai belum berjalan maksimal, sementara penggunaan barcode masih mudah disalahgunakan oleh kendaraan pribadi.

“Banyak mobil pribadi yang tetap bisa mendapatkan akses BBM subsidi,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengusulkan mekanisme sederhana berbasis klasifikasi kendaraan, di mana BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi sepeda motor, angkutan umum penumpang dan kendaraan distribusi bahan pokok. Sementara kendaraan pribadi didorong beralih ke BBM non-subsidi.

“Kalau ini berjalan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat,” tegasnya.

Sorotan Diplomasi Indonesia

Di sisi lain, Guru Besar Hubungan Internasional UGM, Dafri Agussalim, menyoroti dampak geopolitik terhadap Indonesia. Ia menilai, posisi Indonesia dalam konflik global saat ini kurang menguntungkan, terutama setelah bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang dipersepsikan condong ke Amerika Serikat.

“Indonesia dilihat Iran berada di kubu AS. Ini berdampak pada akses kapal Indonesia yang belum bisa melewati Selat Hormuz,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi lemahnya diplomasi Indonesia dalam menjaga posisi netral di tengah konflik. Dafri menilai, peluang diplomasi masih terbuka melalui pendekatan non-pemerintah, dengan melibatkan tokoh yang memiliki kepercayaan tinggi di mata Iran. Salah satu figur yang dinilai potensial adalah Jusuf Kalla. Pendekatan personal dinilai lebih efektif untuk membangun kembali kepercayaan dan membuka jalur komunikasi.

“Kepercayaan terhadap figur seperti JK bisa lebih besar dibanding pejabat formal,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.