Ekonom UAJY Kritik Pernyataan Prabowo soal Dolar dan Desa

Harianjogja.com, JOGJA— Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai tetap memberikan dampak nyata terhadap masyarakat desa, meskipun transaksi sehari-hari tidak menggunakan mata uang dolar.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y. Sri Susilo, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan “rakyat di desa enggak pake dolar kok” kurang tepat jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat secara luas.

Menurut Susilo, masyarakat desa memang tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas harian. Namun, dampak pelemahan rupiah tetap dirasakan karena banyak kebutuhan pokok masyarakat bergantung pada bahan baku impor.

Ia mencontohkan sejumlah komoditas seperti kedelai untuk tahu dan tempe, jagung untuk pakan ternak, hingga bahan kimia untuk produk rumah tangga dan obat-obatan masih bergantung pada impor.

“Jika nilai tukar rupiah merosot maka harga bahan baku tersebut dalam rupiah juga meningkat. Dampak selanjutnya harga tahu dan tempe, daging, telur, obat, dan kebutuhan sehari-hari berbahan baku impor juga naik,” ujar Susilo, Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari tersebut pada akhirnya menjadi beban tambahan bagi masyarakat desa maupun masyarakat umum.

Susilo juga menilai pernyataan Presiden Prabowo berpotensi menjadi kontra produktif terhadap langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menjelaskan BI saat ini telah menjalankan tujuh langkah strategis untuk menahan pelemahan rupiah. Langkah tersebut antara lain intervensi besar-besaran di pasar valuta asing, menarik modal asing melalui SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, serta membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, BI juga menjaga likuiditas tetap longgar, memperketat pembelian dolar AS, memperbesar intervensi offshore Non-Deliverable Forward (NDF), hingga memperketat pengawasan transaksi pembelian dolar bersama Otoritas Jasa Keuangan.

“Ketujuh langkah yang dilakukan BI bisa menjadi kurang efektif karena pernyataan Presiden Prabowo tersebut,” katanya.

Susilo menilai pernyataan tersebut juga dapat memunculkan sentimen negatif di pasar keuangan. Pelaku bisnis maupun investor disebut bisa merasa kurang nyaman jika muncul kesan pemerintah tidak cukup pro pasar maupun pro investasi.

Menurut dia, penguatan rupiah tidak cukup hanya mengandalkan intervensi BI, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari kebijakan pemerintah yang dinilai ramah pasar dan mendukung investasi.

Ia menambahkan faktor eksternal juga menjadi penentu penting terhadap stabilitas rupiah. Salah satunya adalah konflik geopolitik di Timur Tengah yang hingga kini masih menekan pasar keuangan global.

“Tentu yang lebih penting, dari sisi eksternal konflik Timur Tengah diharapkan segera berakhir karena dari sanalah sumber pokok terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah saat ini,” ujar Susilo.

Pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian pelaku pasar dan pemerintah. Selain dipengaruhi dinamika global, pergerakan nilai tukar juga sangat sensitif terhadap sentimen kebijakan ekonomi dan pernyataan pejabat negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.