PLN Kekurangan Batu Bara, Bahlil Bentuk Timsus Pengawasan

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membentuk tim khusus pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero). Langkah ini disiapkan guna memperkuat pengawasan, menjamin kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik, sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan energi nasional.

Pasalnya saat ini PLN kekurangan pasokan untuk tahun 2026. Rencana pembentukan tim khusus batu bara untuk PLN tersebut telah memperoleh arahan dari Presiden. Pemerintah menilai koordinasi yang lebih kuat antarinstansi diperlukan agar penugasan pasokan batu bara yang diberikan kepada PLN dapat berjalan efektif hingga ke tingkat pembangkit listrik.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah telah meminta persetujuan Presiden terkait pembentukan tim tersebut.

"Jadi dalam rangka memastikan koordinasi, kerja sama, dan kepastian PLN mendapatkan kebutuhan barang, kami meminta izin kepada Bapak Presiden. Arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).

Libatkan ESDM, BPKP, dan PLN

Bahlil menjelaskan tim khusus pengadaan batu bara PLN akan melibatkan sejumlah lembaga, yakni Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PT PLN (Persero).

Menurutnya, keberadaan tim tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis yang berpotensi muncul dalam rantai pasok batu bara nasional.

Pemerintah ingin memastikan batu bara yang telah ditugaskan kepada PLN benar-benar sampai ke pembangkit listrik dan tidak mengalami hambatan selama proses pengadaan maupun distribusi. Karena itu, sinergi antarlembaga dinilai penting agar kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat terealisasi secara optimal di lapangan.

Awasi Harga Batu Bara dan Efisiensi Biaya PLN

Selain mengawal ketersediaan pasokan batu bara PLN, tim khusus tersebut juga akan bertugas memantau transparansi harga batu bara yang digunakan perusahaan listrik negara. Pengawasan ini dinilai penting karena PLN memperoleh berbagai dukungan dari pemerintah, baik di sektor hulu maupun hilir.

Bahlil menjelaskan, pada sektor hulu PLN memperoleh dukungan melalui kebijakan harga batu bara khusus serta pasokan gas yang mendapatkan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sementara di sektor hilir, PLN juga menerima subsidi dan kompensasi dari pemerintah.

Menurut Bahlil, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga efisiensi biaya operasional PLN. Pemerintah ingin memastikan tidak terjadi pembengkakan biaya yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya beban keuangan negara.

"Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih. Kalau cost lebih, itu nanti PLN mendapatkan 7% dari opex (operating expenditure/belanja operasional). Jadi semakin tinggi opexnya, itu semakin membebani keuangan negara," kata Bahlil.

PLN Masih Kekurangan Pasokan 20 Juta Ton

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan pemerintah masih berupaya memenuhi kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN pada tahun ini.

Menurut Yuliot, hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2026 mencapai sekitar 154 juta ton. Namun hingga saat ini pasokan yang telah terpenuhi baru mencapai sekitar 134 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton batu bara yang sedang diupayakan pemenuhannya oleh pemerintah bersama para pelaku usaha sektor pertambangan.

"Dan itu kekurangan 20 [juta ton] itu lagi diusahakan," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).

Pemenuhan kebutuhan batu bara PLN menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Selain memastikan ketersediaan energi bagi pembangkit, langkah tersebut juga diharapkan dapat mendukung stabilitas sistem kelistrikan di berbagai wilayah seiring tingginya kebutuhan listrik nasional sepanjang tahun ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia