BBM Jenis B50 Berlaku 1 Juli, Bahlil: Impor Solar C48 Dihentikan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan program B50 akan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengurangi hingga menghentikan impor solar jenis C48 sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selain menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar, kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang 2026.

Bahlil mengatakan seluruh persiapan teknis menuju penerapan B50 telah melalui tahapan uji coba dengan hasil yang dinilai memuaskan.

“Insya Allah, kami sangat optimis untuk implementasi perilisan B50 itu akan dilakukan nanti di 1 Juli. Dengan demikian, itu akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, hasil pengujian menunjukkan kualitas B50 semakin baik. Bahkan, kadar air pada B50 tercatat lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel B40 yang saat ini digunakan.

Pengujian B50 telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan peralatan operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan pertambangan, ekskavator, hingga alat dan mesin pertanian.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui implementasi B50 diperkirakan meningkat sekitar 17,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, penghematan devisa dari program biodiesel tercatat mencapai Rp133,3 triliun. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp157,28 triliun pada tahun ini seiring penerapan B50.

Selain mengurangi impor bahan bakar, program B50 juga diperkirakan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Kebijakan ini berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun.

Program tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan berbagai manfaat tersebut, Anggia menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun rangkaian uji coba B50 telah dilakukan sejak tahun lalu.

Uji teknis B50 untuk sektor otomotif dimulai pada 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Di saat yang sama, pemerintah masih melanjutkan pengujian teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta peralatan pertambangan yang ditargetkan rampung pada Semester II 2026.

Pengujian teknis juga masih berlangsung untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik. Meski sejumlah tahapan belum sepenuhnya selesai, pemerintah memastikan implementasi B50 tetap akan diberlakukan secara serentak mulai 1 Juli 2026.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara