Jalan Godean Rawan Kecelakaan, Bupati Sleman Perintahkan PJU dan Lubang Jalan Dicek
Jalan Godean Sleman menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan fatal. Bupati Harda Kiswaya perintahkan pengecekan PJU, lubang jalan dan fasilitas keselamatan
Pertamina.ist
Harianjogja.com, SEMARANG — Menyambut lonjakan mobilitas selama libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 3 Juli 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengambil langkah strategis dengan meningkatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Penambahan stok dilakukan secara bertahap dengan kisaran 10% hingga 18% di seluruh SPBU. Langkah ini merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi peningkatan konsumsi BBM yang biasanya terjadi saat musim liburan, terutama di daerah tujuan wisata.
Area Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga Jateng DIY, Taufiq Kurniawan, mengungkapkan bahwa Jawa Tengah dan DIY merupakan dua wilayah yang selalu menjadi magnet wisata nasional, terutama saat libur sekolah.
“Jateng dan DIY memiliki daya tarik wisata yang kuat dengan akses yang mudah dan biaya yang relatif terjangkau. Kondisi ini membuat lonjakan kunjungan hampir selalu terjadi setiap periode liburan, sehingga kebutuhan energi juga ikut meningkat,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun sebelumnya, konsumsi Pertalite selama libur sekolah mengalami kenaikan sebesar 1,4% di Jawa Tengah dan bahkan mencapai 7% di DIY untuk seluruh jenis BBM. Tren ini menjadi dasar bagi Pertamina dalam menyusun strategi distribusi energi tahun ini.
Untuk memastikan ketersediaan BBM tetap aman, Pertamina juga melakukan evaluasi harian terhadap kebutuhan di masing-masing SPBU. Fokus utama penebalan stok diarahkan pada titik-titik strategis, khususnya di jalur wisata dan daerah dengan potensi lonjakan kendaraan tinggi.
“Kami terus memantau konsumsi harian dan menyesuaikan suplai di lapangan. SPBU di kawasan wisata menjadi prioritas agar tidak terjadi kekosongan stok,” kata Taufiq.
Selain menambah pasokan, berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Pertamina mengatur jadwal distribusi BBM pada dini hari guna menghindari kepadatan, menambah volume pengiriman Pertalite, serta menyiapkan petugas marshaling untuk membantu mengatur antrean di SPBU.
Tak hanya itu, layanan tambahan seperti pembagian air mineral gratis (AMDK) juga disiapkan bagi pengendara. Informasi lokasi SPBU terdekat pun dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina, sehingga memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan.
Pertamina juga memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat bersama pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Sinergi ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus mencegah antrean panjang yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
“Kami berterima kasih atas dukungan Pemda dan kepolisian. Koordinasi ini sangat penting agar distribusi BBM tetap lancar dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman selama libur sekolah,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pertamina optimistis kebutuhan BBM masyarakat selama libur sekolah di wilayah Jateng dan DIY dapat terpenuhi dengan baik tanpa kendala berarti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jalan Godean Sleman menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan fatal. Bupati Harda Kiswaya perintahkan pengecekan PJU, lubang jalan dan fasilitas keselamatan
Borobudur Indonesia Expo 2026 di Kota Magelang ditargetkan menarik 40.000 pengunjung dan transaksi Rp2 miliar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
ASDP mengoperasikan 24 kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk mengurai antrean kendaraan logistik dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Sebanyak 114 sekolah di Bantul masuk program revitalisasi 2026. Pembangunan ditargetkan selesai maksimal pertengahan Desember.
TNGM mencatat 36 pendaki ilegal Merapi lahir 2006–2008. Sebanyak 13 orang lahir 2008, sementara jalur masih ditutup.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.