Harga Pertamax Tak Turun, Ini Alasan Ekonom dan Pakar

Harianjogja.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk belum menurunkan harga Pertamax di tengah tren penurunan harga minyak dunia dinilai sejumlah pakar sebagai langkah yang masih rasional.

Hingga Juli 2026, harga BBM nonsubsidi dengan RON 92 tersebut tetap bertahan di level Rp16.250 per liter, meskipun beberapa jenis BBM lain mengalami penyesuaian turun.

Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menjelaskan bahwa harga Pertamax saat ini sejatinya masih berada di bawah harga yang dihitung berdasarkan formula ketika terjadi lonjakan harga minyak global pada Juni lalu.

“Ketika Pertamax dinaikkan menjadi Rp16.250, itu sebenarnya masih di bawah harga formula karena saat itu harga BBM dunia sangat tinggi,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Menurut Yayan, keputusan mempertahankan harga tersebut merupakan bagian dari strategi price smoothing atau penghalusan harga yang lazim digunakan Pertamina. Dalam skema ini, fluktuasi harga tidak langsung diteruskan ke konsumen.

Artinya, ketika harga minyak dunia melonjak, Pertamina menyerap sebagian tekanan biaya. Sebaliknya, saat harga mulai turun, margin tersebut dipulihkan dengan menahan harga jual di dalam negeri.

“Pertamina sebelumnya menyerap kerugian, sehingga saat harga turun, margin itu dipulihkan, bukan langsung diturunkan ke konsumen,” jelasnya.

Berdasarkan simulasi yang ia kembangkan, harga Pertamax untuk Agustus 2026 secara formula memang bisa berada di kisaran Rp13.700 per liter. Namun dengan pendekatan smoothing, harga diperkirakan tetap berada di sekitar Rp16.000 per liter, tidak jauh dari posisi saat ini.

Yayan menambahkan, jika harga Pertamax langsung diturunkan mengikuti formula pasar, dampaknya cukup signifikan terhadap inflasi. Penurunan harga bisa menekan inflasi sekitar 0,4 poin persentase dalam tiga bulan.

Sebaliknya, jika harga ditahan, manfaat penurunan harga minyak global lebih banyak dialihkan untuk memperbaiki kondisi keuangan Pertamina dan mengurangi tekanan subsidi pemerintah terhadap BBM lain seperti Pertalite dan Solar.

“Jika diturunkan, inflasi bisa turun dari sekitar 3,34 persen menjadi mendekati 2,9 persen. Tapi jika ditahan, dampaknya ke inflasi hampir tidak ada,” paparnya.

Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. Ia menilai kebijakan tersebut tetap dapat dibenarkan selama didasarkan pada perhitungan komprehensif dan disampaikan secara transparan.

Menurutnya, harga BBM tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah dunia, tetapi juga berbagai faktor lain seperti nilai tukar rupiah, biaya distribusi, pengolahan, pajak, hingga cadangan risiko.

“Penurunan harga minyak dunia tidak otomatis diikuti penurunan harga BBM di dalam negeri,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sebagai BBM nonsubsidi, Pertamax tidak wajib disesuaikan setiap kali harga global berubah. Namun, transparansi tetap menjadi kunci agar publik memahami dasar kebijakan tersebut.

Kristian juga mengingatkan agar pemerintah tidak mencampurkan kebijakan harga BBM dengan kepentingan menutup defisit anggaran tanpa penjelasan terbuka.

“Kepercayaan publik sangat bergantung pada transparansi. Pemerintah harus menjelaskan jika ada pertimbangan fiskal dalam kebijakan ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pertamina pada 1 Juli 2026 melakukan penyesuaian harga BBM. Pertamax tetap di Rp16.250 per liter setelah sebelumnya naik pada 10 Juni.

Sementara itu, Pertamax Turbo (RON 98) turun Rp1.450 menjadi Rp19.300 per liter. Adapun Pertamax Green 95 masih bertahan di harga Rp17.000 per liter.

Kebijakan ini kembali menegaskan bahwa dinamika harga BBM di Indonesia tidak semata mengikuti pasar global, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan fiskal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara