Konsumsi Pertalite Meningkat, Tambahan Kuota BBM Subsidi Diusulkan

Harianjogja.com, JAKARTA—Kenaikan konsumsi Pertalite setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 2026 mendorong pemerintah untuk mulai menyiapkan skenario tambahan kuota BBM subsidi. Tambahan kuota dinilai perlu disiapkan lebih awal dan dicairkan secara bertahap sesuai perkembangan distribusi di lapangan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai alokasi kuota bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite untuk 2026 sebesar 29,27 juta kiloliter (kL) sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar energi saat ini.

Kuota tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi alokasi pada 2025 yang mencapai 31,23 juta kL dan juga berada di bawah usulan awal Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,3 juta kL.

Menurut Yayan, kuota tersebut disusun berdasarkan asumsi sebelum lonjakan harga minyak mentah dunia akibat perang dan gejolak geopolitik. Kondisi itu memperlebar selisih harga antara BBM nonsubsidi dan Pertalite sehingga memicu perpindahan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi.

"Alokasi 2026 dikalibrasi sebelum perang menaikkan minyak mentah, melebarkan tangga subsidi, dan memicu migrasi ke Pertalite. Pergeseran permintaan itu terinduksi kebijakan, bukan ketakdisiplinan konsumen," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/7/2026).

Ia mengatakan pemerintah perlu belajar dari pengalaman keterlambatan penyesuaian kebijakan energi sebelumnya. Berdasarkan perhitungannya, pemerintah membutuhkan waktu sekitar 102 hari sejak awal perang hingga akhirnya merespons melalui kebijakan harga, yang berdampak pada meningkatnya beban subsidi setiap harinya.

Menurutnya, keputusan tambahan kuota yang baru ditetapkan menjelang akhir tahun berpotensi memicu penimbunan akibat kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan pasokan. Kondisi tersebut dapat mempercepat habisnya kuota BBM subsidi ketika pasar sensitif terhadap isu pasokan energi.

"Kontingensi yang diumumkan dini dan kredibel menghapus premium kepanikan," katanya.

Meski demikian, Yayan mengingatkan pemerintah tidak perlu langsung mengalokasikan tambahan volume secara penuh karena lonjakan penyaluran BBM belum tentu sepenuhnya mencerminkan konsumsi riil masyarakat dan dapat dipengaruhi aktivitas penumpukan stok.

Untuk itu, pemerintah disarankan menyiapkan tambahan kuota sekitar 1,5 juta hingga 2 juta kL yang telah disetujui lebih awal. Tambahan kuota tersebut dapat dicairkan secara bertahap apabila realisasi distribusi telah melampaui ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat tanpa memberikan insentif terhadap praktik penimbunan BBM subsidi.

"Pengumumannya harus dini, tetapi pencairannya dipicu oleh data distribusi yang teramati," ujarnya.

Berdasarkan data Pertamina, rata-rata penyaluran Pertalite pada Juli 2026 meningkat 9,4% atau bertambah 7.129 kL per hari dibandingkan rata-rata normal.

Porsi konsumsi Pertalite pada Juli 2026 juga meningkat menjadi 80,3% dari total konsumsi bensin. Sebelum kenaikan harga Pertamax pada periode Januari hingga Mei 2026, porsi konsumsi Pertalite tercatat sebesar 75,4%.

Sementara itu, porsi konsumsi Pertamax turun menjadi 18,8% setelah harganya naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Pada Januari hingga Mei 2026, porsi konsumsi Pertamax masih mencapai 23,2% dari total konsumsi bensin.

Adapun penjualan Pertamax Series yang meliputi Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo turun 18% atau 4.476 kL per hari pada Juli 2026 dibandingkan rata-rata normal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com