Defisit APBN 2026 Tembus Rp734,3 Triliun, Ini Penjelasan Banggar DPR

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Anggaran (Banggar) DPR memprakirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga akhir tahun akan mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2026, yakni Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Proyeksi tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, saat membacakan Laporan Semester I APBN 2026 dalam rapat kerja Banggar DPR, Selasa (7/7/2026). Dengan demikian, pemerintah memperkirakan defisit anggaran akan bertambah sekitar 0,17% terhadap PDB dibandingkan target awal.

"Proyeksi defisit APBN 2026 Rp734,3 triliun atau 2,85%. Meskipun selisih hanya 0,17%, namun kita tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal," kata Said.

Banggar Minta Pemerintah Jaga Disiplin Fiskal

Defisit APBN merupakan kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran yang sama. Kondisi tersebut diatur secara hukum di Indonesia, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2003.

Menurut Said, Banggar DPR meminta pemerintah menjaga disiplin fiskal agar pelebaran defisit tidak semakin besar hingga akhir tahun anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di tengah perhatian pasar terhadap kondisi keuangan negara.

Penerimaan Pajak Diproyeksikan Hampir Capai Target

Dalam laporan tersebut, pemerintah memproyeksikan realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir 2026 mencapai Rp2.631,4 triliun atau sekitar 97,6% dari target APBN sebesar Rp2.693,7 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp575,1 triliun atau 125% dari target sebesar Rp459,2 triliun.

Proyeksi Silpa Meningkat Tajam

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memperkirakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) hingga akhir tahun mencapai Rp255,5 triliun.

Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi Silpa pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp72,39 triliun.

Said menilai besarnya proyeksi Silpa perlu menjadi perhatian pemerintah karena pembiayaan utang dilakukan ketika biaya dana (cost of fund) masih berada pada tingkat yang relatif tinggi.

"Kita semua memahami pembiayaan utang ada harganya, apalagi cost of fund sedang tinggi. Ini akan menjadi beban pemerintah. Tingginya Silpa sekaligus menandakan perencanaan pembayaran utang dan investasi tentu perlu disempurnakan," ujar Said.

Menurut Banggar DPR, pengelolaan pembiayaan negara yang lebih terukur diperlukan agar kredibilitas fiskal tetap terjaga dan risiko terhadap keuangan negara dapat diminimalkan di tengah dinamika ekonomi yang menjadi perhatian pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis