B50 Mulai Diterapkan, Indonesia Klaim Tak Lagi Impor Solar

Harianjogja.com, KARAWANG—Indonesia resmi menerapkan program mandatori biodiesel B50 setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkannya di Rest Area KM 57, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Kebijakan ini menjadi langkah terbaru pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Peluncuran tersebut juga menandai posisi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel dengan komposisi campuran minyak sawit mencapai 50 persen. Pemerintah menilai kebijakan itu akan memperbesar pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri sekaligus memberikan nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran B50 bukan hanya pencapaian dari sisi teknologi, tetapi juga menjadi bukti kemampuan Indonesia mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.

"Dengan diluncurkannya program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel B50," ujar Presiden.

Presiden menilai penerapan B50 merupakan tonggak penting menuju kemandirian energi sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan implementasi mandatori B50 diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan penghematan sekitar Rp133,3 triliun pada saat pemerintah menerapkan kebijakan biodiesel B40.

"Dengan implementasi B50 ini kita tidak impor solar lagi. Ini bukan pekerjaan mudah. Tapi sesuai perintah Presiden, B50 harus segera diterapkan, dan itu kami maknai bukan sebagai persoalan, ini soal kedaulatan kemandirian bangsa untuk energi," tutur Bahlil.

Menurut Bahlil, peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 juga memberikan dampak terhadap industri minyak sawit mentah (CPO). Nilai tambah industri CPO diperkirakan meningkat menjadi Rp23,49 triliun dari sebelumnya Rp20,92 triliun ketika kebijakan B40 masih berlaku.

Program B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri sekaligus memperkuat ekonomi nasional.

Pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar.

Untuk mendukung proses transisi, pemerintah memberikan waktu kepada badan usaha BBM hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel B40. Selanjutnya, Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi pelaksanaan program B50 setiap tiga bulan guna memastikan implementasi berjalan sesuai target.

Pemerintah menyatakan seluruh persiapan penerapan B50 telah dilakukan, mulai dari aspek teknis, pasokan bahan baku, distribusi hingga regulasi. Pengujian juga dilakukan pada enam sektor pengguna mesin diesel, yakni sektor otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, serta kereta api. Proses tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, badan usaha, asosiasi, akademisi, pemilik teknologi, hingga industri pengguna.

Hasil pengujian sementara menunjukkan penggunaan biodiesel B50 aman digunakan dan memenuhi aspek kinerja maupun kompatibilitas pada berbagai aplikasi mesin diesel, meskipun sebagian tahapan pengujian masih terus berlangsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara